Merauke – Kabarlagi.id. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Selatan mulai menyusun langkah strategis untuk mendongkrak pendapatan masyarakat melalui sektor perhutanan sosial. Upaya ini dimatangkan dalam rapat perdana Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial yang digelar di Swiss-Belhotel Merauke pada Rabu, (08/07/2026).
Rapat tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan arah pengembangan hutan yang lebih inklusif dan produktif. Kepala DLHKP Provinsi Papua Selatan, Jujuk Rianto, menjelaskan bahwa Pokja ini bekerja di bawah instruksi langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, yang bertindak sebagai ketua.
“Kami di Dinas Lingkungan Hidup akan mem-back up kegiatan di lapangan sebagai pelaksana harian. Seluruh kegiatan akan kami koordinasikan dengan Sekda selaku Ketua Pokja,” terang Jujuk di sela-sela kegiatan.
Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap tantangan ekonomi daerah di masa mendatang. Jujuk mengungkapkan adanya prediksi penurunan pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak maupun dana bagi hasil. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah mencari alternatif ekonomi baru yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Menurut prediksi kami, pendapatan atau pajak daerah yang bersumber dari dana bagi hasil maupun dana rehabilitasi tahun depan akan mengalami penurunan,” papar Jujuk.
Oleh karena itu, pemerintah kini memberikan perhatian serius pada pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikelola masyarakat secara legal dan berkelanjutan, asalkan mendapatkan pendampingan teknis yang tepat dari dinas terkait maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Dalam rapat tersebut, seluruh anggota Pokja diminta untuk memberikan masukan tajam serta rekomendasi yang akan menjadi dasar rencana kerja ke depan. Jujuk menegaskan bahwa hasil pembahasan ini akan segera dilaporkan kepada Sekda untuk dieksekusi sebagai program nyata.
“Kami ingin mendorong perhutanan sosial sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan masyarakat,” tegas Kepala DLHKP.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap keberadaan Pokja ini tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi warga lokal. Dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang lestari, masyarakat diharapkan memiliki sumber penghasilan mandiri yang lebih stabil dan bermartabat. (Rizki)
