Jakarta – Kabarlagi.id Ketua Etikanet, Wahyu Irawan, menyoroti dugaan adanya oknum pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang melibatkan Ayu Aulia, seorang figur publik yang dikenal sebagai model majalah dewasa sebagai tim kreatif Humas Kemhan.
Wahyu mempertanyakan pertimbangan etika di balik keputusan tersebut, mengingat Kemhan adalah institusi strategis negara dengan standar moral dan profesional yang tinggi.
“Sektor Pertahanan merupakan pilar kehormatan bangsa. Ketika ada pejabat maupun institusi negara yang memilih figur berlatar belakang model dewasa untuk kegiatan kehumasan, publik wajar bertanya, apa dasar pertimbangannya? Ini keputusan yang kurang peka dan tidak etis,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Jumat (26/12).
Wahyu menilai pemilihan figur publik dalam kegiatan instansi kementerian tidak bisa semata berdasar popularitas atau konten kreatif semata. Menurutnya, humas Kemhan berperan penting dalam memperkuat citra lembaga yang identik dengan disiplin, integritas, dan nilai bela negara.
“Bukan soal moral personal, tetapi kepatutan jabatan dan marwah institusi. Banyak profesional kreatif yang bisa dipilih tanpa memicu kontroversi. Mengapa harus sosok yang berpotensi memunculkan persepsi negatif?” lanjutnya.
Ia mengatakan pelibatan figur dengan rekam jejak publik yang kontroversial dapat menimbulkan bias citra dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap instansi pertahanan. Wahyu bahkan menyebut situasi tersebut dapat membuka ruang spekulasi publik, yang pada akhirnya merugikan kementerian sendiri.
“Ada tanggung jawab reputasional yang tidak boleh diabaikan. Setiap kolaborasi eksternal perlu seleksi ketat agar sesuai dengan nilai institusi. Kalau tidak, implikasinya bisa panjang,” tegasnya.
Etikanet mendorong Kemhan melakukan evaluasi internal dan memperkuat standar komunikasi publik agar tidak terjadi kesalahan serupa ke depan. Wahyu berharap mekanisme verifikasi profil pihak eksternal diperketat untuk memastikan kesinambungan antara citra Kemhan dan kolaborator yang dilibatkan.
“Kita menjaga pertahanan bukan hanya dari aspek militer, tapi juga dari martabat institusinya. Etika publik merupakan benteng kepercayaan rakyat,” tutup Wahyu.
