Menu ✖

Mode Gelap
Atasi Krisis Pakan di Merauke, TEP IPB Latih Warga Olah Pakan Fermentasi Lokal di Semangga Cegah Karhutla Meluas, Lanud J.A. Dimara dan BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca KPA Merauke Latih Pelajar Jadi Duta KomPas Cegah Penularan HIV di Sekolah Majelis Adat Sunda Berikan Anugerah Kepada Tokoh Betawi Budayantara Tegaskan Budaya Bukan Sekadar Pertunjukan, tetapi Gerakan Kemanusiaan

Goverment · 10 Apr 2026 06:31 WIT ·

Pemprov Papua Selatan Alokasikan Anggaran BBM Bagi ASN Melalui Sistem Kupon Bensin


					Pemprov Papua Selatan Alokasikan Anggaran BBM Bagi ASN Melalui Sistem Kupon Bensin Perbesar

Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi Papua Selatan secara resmi telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah setempat. Bantuan ini disalurkan untuk mendukung operasional pegawai menuju lokasi kantor baru di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut disalurkan melalui setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk kupon bensin.

“Terkait transportasi ke lokasi kerja baru, yakni Kota Terpadu Mandiri Salor, sudah dianggarkan ke setiap OPD dan disalurkan melalui kupon bensin,” ujar Ferdinandus, Jumat (10/4/2026).

Meski anggaran telah tersedia, Ferdinandus meminta agar setiap Kepala OPD dapat bersikap bijak dalam mengelola kebijakan tersebut bagi para pegawainya. Ia mengakui bahwa hingga kini masih terdapat sejumlah keluhan dari ASN mengenai kebutuhan BBM, sehingga pemerintah berencana melakukan evaluasi menyeluruh.

“Intinya, gubernur, wakil gubernur, dan sekda sudah mengalokasikan anggaran tersebut. Kami akan kaji, evaluasi, dan rapatkan kembali terkait penggunaan anggaran untuk BBM bagi ASN ini,” tegasnya.

Ia menyebutkan bahwa besaran anggaran yang diterima setiap pegawai bersifat variatif, namun diupayakan mencukupi mengingat jarak tempuh yang jauh menuju lokasi kerja. Di sisi lain, langkah ini tetap dibarengi dengan komitmen efisiensi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ferdinandus menambahkan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan di tengah keterbatasan anggaran yang ada.

“Kebijakan efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto mengharuskan kami untuk harus berpikir ekstra bijak dan irit. Dari anggaran yang kecil kita bisa upayakan mengelola lebih cukup,” pungkasnya. (Rizki)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Atasi Krisis Pakan di Merauke, TEP IPB Latih Warga Olah Pakan Fermentasi Lokal di Semangga

24 Oktober 2026 - 09:34 WIT

Cegah Karhutla Meluas, Lanud J.A. Dimara dan BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca

22 Oktober 2026 - 23:41 WIT

KPA Merauke Latih Pelajar Jadi Duta KomPas Cegah Penularan HIV di Sekolah

21 Oktober 2026 - 10:51 WIT

Majelis Adat Sunda Berikan Anugerah Kepada Tokoh Betawi

20 Oktober 2026 - 16:27 WIT

Budayantara Tegaskan Budaya Bukan Sekadar Pertunjukan, tetapi Gerakan Kemanusiaan

20 Oktober 2026 - 12:32 WIT

Adhyaksa Dault Kenang Sambas Mangundikarta: Suaranya Membuat Penonton Seolah Berada di Lapangan

20 Oktober 2026 - 12:27 WIT

Trending di News