Tag: Pemerintah

  • Forum PPA Merauke Gencar Tuntaskan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

    Merauke – Kabarlagi.id. Forum Peduli Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Merauke mengadakan rapat koordinasi lintas sektor di Hotel Carein, Rabu (10/12/2025).

    Dihadiri oleh jajaran forkopimda,  swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat, forum ini dibentuk sebagai respons terhadap tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mencapai 124 kasus per Desember 2025, menurut data Simfoni.

    Delsiana Cellvi Gebze, S.Sos, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana mengajak kolaborasi dan sinergitas linta lembaga terkait permasalahan kekerasan dan anak.

    “Kondisi inilah yang mendorong adanya kebutuhan kolaborasi dan sinergitas yang kuat antar lembaga,” tegas Delsiana.

    Forum ini difokuskan pada tiga bidang utama: pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Setiap bidang memiliki tugas dan tanggung jawab yang terstruktur untuk memastikan bahwa semua aspek penanganan kasus mendapatkan perhatian yang layak.

    Pengalaman kolaborasi dengan Yayasan Ciqal dari Yogya dan program Berdaya menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor untuk memetakan dan mencari solusi terhadap persoalan pernikahan dini, pendidikan, dan lingkungan sebagai faktor penyebab maraknya kasus kekerasan.

    “Apabila terjadi kekerasan pada perempuan dan anak, tentunya keluarga dikatakan tidak baik-baik saja,” tambah Delsiana, menyoroti bahwa kondisi tersebut memperparah tingkat stunting dan kemiskinan ekstrem.

    Wakil Bupati Merauke, Dr. Fauzun Nihayah, S.HI., M.H, yang juga sebagai Ketua Forum, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan isu ini ditangani secara tuntas. 

    “Harapan kita adalah bisa betul-betul adanya solusi yang konkrit terkait dengan persoalan perempuan dan anak,” ungkap Fauzun kepada para hadirin.

    Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pengadilan Agama dan Dinas Pendidikan, Bupati telah menyerukan aksi nyata di lapangan, termasuk pendampingan hukum dan advokasi untuk korban kekerasan.

    Keseriusan Forum Peduli ini juga tampak dalam upaya memperbaiki partisipasi pendidikan dan kesehatan reproduksi di tengah semakin meningkatnya pernikahan dini di kawasan tersebut. Fakta bahwa beberapa anak-anak usia SMA hamil di luar nikah, menurut pernyataan Fauzun, menjadi satu indikator yang mendorong program ini lebih berani dan tegas dalam aksinya.

    “Persoalan kita bukanlah persoalan pribadi atau individu, tetapi adalah persoalan kemanusiaan yang harus kita tuntaskan bersama,” tegas Fauzun, menggugah semangat hadirin.

    Upaya ini pun didukung oleh The Asia Foundation dan mitra lainnya, membangun harapan bersama akan terwujudnya Merauke yang lebih ramah dan aman bagi perempuan dan anak.(Rizki)

  • Papua Selatan Rampungkan Tugas Utama Daerah Otonomi Baru dari Kemendagri

    Merauke – Kabarlagi.id. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, memaparkan capaian tugas utama yang diamanahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pasca-pembentukan provinsi, termasuk persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga tahun 2025.

    Apolo menyampaikan paparan ini di hadapan Panja Pengawasan Komisi II DPR RI dalam evaluasi daerah otonomi baru di Swissbel-hotel Merauke, Jumat (16/05/2025). Ia menjelaskan bahwa 12 tugas utama yang diberikan telah dilaksanakan sejak masa persiapan.

    “Pelantikan Penjabat Gubernur dan peresmian provinsi sudah dilaksanakan,” ungkap Apolo. Ia menambahkan, pembentukan perangkat daerah dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) juga telah rampung 100 persen melalui Peraturan Gubernur (Pergub), termasuk pengisian jabatan definitif.

    Penyusunan Peraturan Gubernur tentang rancangan APBD, pembentukan Majelis Rakyat Papua Selatan, serta pengisian anggota DPD RI, DPR RI, dan DPR Provinsi Papua Selatan, semuanya terlaksana 100 persen. Pengalihan aset dan dokumen pun telah dilakukan, termasuk penyerahan sertifikat tanah dari Kantor BPN Papua.

    Namun, Apolo mengakui bahwa penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan masih berjalan, sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2022 yang memberikan waktu tiga tahun. Meski demikian, pengalokasian dana hibah sudah 100 persen terlaksana pasca-pengundangan UU DOB, termasuk pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur.

    “Kita juga sudah serahkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan dalam rapat paripurna DPRP Papua Selatan, untuk dibahas dalam Propemperda,” kata Apolo.

    Fokus saat ini adalah mempersiapkan 10 persyaratan untuk memulai pembangunan fisik, termasuk penetapan lokasi, pembebasan tanah, dan analisis dampak lingkungan (Amdal). Kontrak pembangunan fisik Kantor Gubernur, Kantor DPRP Papua Selatan, dan Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan telah berjalan sejak November 2024.

    Progres pembangunan Kantor Gubernur, dengan nilai pekerjaan Rp215 miliar, telah mencapai 96,6 persen dan ditargetkan selesai Desember 2025. Sementara itu, pembangunan Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan mencapai 5,99 persen dengan nilai kontrak Rp80 miliar, dan Kantor DPRP Papua Selatan mencapai 15,78 persen dengan nilai kontrak Rp157 miliar.

    Selain itu, pembangunan rumah susun sedang berjalan hingga lantai tiga, dan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) ditargetkan selesai Agustus 2025. Sarana dan prasarana jalan juga terus ditingkatkan sejak 2023.

    Rapat evaluasi ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, Forkopimda Provinsi Papua Selatan, Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silvinus Silubun, dan Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Demianus Katayu. (Rizki)

  • Kantor Gubernur Papua Selatan Ditargetkan Rampung Akhir 2025

    Merauke – Kabarlagi.id. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menargetkan pembangunan Kantor Gubernur, Majelis Rakyat Provinsi (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan rampung pada Desember 2025. Target ini diungkapkan saat meninjau langsung progres pembangunan di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Senin (28/04/2025).

    Apolo Safanpo terjun langsung memantau perkembangan pembangunan pusat pemerintahan baru tersebut. Ia ingin memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai rencana. “Saat ini untuk lapangan, PT Wastika sedang melakukan pekerjaan,” jelasnya.

    Pemerintah Provinsi Papua Selatan menaruh harapan besar pada proyek ini. Dengan rampungnya kantor-kantor tersebut, pelayanan publik diharapkan semakin optimal dan terpusat. Lokasi KTM Salor dipilih karena dinilai strategis dan mendukung pengembangan wilayah Merauke sebagai pusat pertumbuhan baru.

    “Mudah-mudahan semua pekerjaan bisa berjalan dengan baik dan lancar,” harap Apolo Safanpo di sela-sela peninjauan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara kontraktor, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat agar proyek ini berjalan tanpa hambatan.

    Pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Sementara itu, masyarakat setempat berharap agar proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan mereka. (Rizki)