Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi menandatangani nota kesepahaman dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat pada Senin (15/6/2026). Kesepakatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel Merauke ini bertujuan menata ulang sistem pasokan daya demi menopang pesatnya laju investasi di kawasan otonomi baru tersebut.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan bahwa langkah strategis ini diambil untuk memetakan kekuatan energi kewilayahan secara komprehensif.
“Melalui momentum penandatanganan MoU pada siang hari ini, kita berkomitmen untuk bersama-sama menginventarisasi dan menata kembali pelayanan kelistrikan di wilayah Papua Selatan,”kata Apolo dalam sambutannya.
Ia menyebut sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat krusial dalam menyusun neraca energi. Kepala daerah ini menuntut adanya sinkronisasi data yang presisi antara ketersediaan daya dengan realitas lapangan.
“Kita perlu memetakan secara detail berapa kapasitas suplai (power) yang mampu kita sediakan sampai hari ini. Berapa besar permintaan (demand) riil yang ada di tengah masyarakat saat ini,” ujarnya.
“Dengan data tersebut, kita akan memiliki proyeksi yang akurat mengenai sisa daya yang tersedia, guna mengantisipasi ledakan pertumbuhan penduduk serta perkembangan kebutuhan daya listrik di masa-masa yang akan datang,” tambahnya.
Di luar urusan pasokan, Apolo juga menitipkan pesan khusus kepada manajemen PLN terkait penataan rentang kendali kelembagaan. Ia mendesak agar Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kabupaten Asmat yang selama ini menginduk ke UP3 Timika segera dialihkan ke bawah koordinasi UP3 Merauke. Pergeseran ini dinilai mendesak mengingat status Merauke sebagai ibu kota provinsi serta membaiknya infrastruktur transportasi yang mempermudah urusan administrasi.
Ketersediaan listrik yang andal menjadi syarat mutlak seiring masifnya pembangunan infrastruktur di ufuk timur Nusantara. Beban energi dipastikan bertambah berkat masuknya sejumlah agenda pemerintah pusat.
“Saat ini, wilayah kita sedang menyambut beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berskala besar di antaranya pengembangan di wilayah Wanam untuk kemandirian dan swasembada pangan,” ujarnya.
Selain itu, terdapat pula pembangunan empat pabrik sekaligus di kawasan Sermayam dan Jagebob untuk mendukung target swasembada energi. Geliat ekonomi juga terlihat nyata di sektor swasta dengan maraknya pembangunan hotel baru yang tersebar dari wilayah kota hingga kabupaten penyangga.
Lompatan ekonomi multisektor tersebut sudah pasti akan memicu lonjakan permintaan listrik secara drastis. Pemerintah daerah tidak ingin target pertumbuhan terganjal persoalan infrastruktur dasar.
“Oleh karena itu, melalui MoU ini, mari kita bergerak cepat untuk mendata, mengantisipasi, dan mempersiapkan kecukupan energi kita saat ini maupun di masa depan,” kata Gubernur.
“Kita ingin memastikan bahwa investasi dan pembangunan di Papua Selatan tidak boleh terhambat karena masalah kekurangan daya listrik,” tegasnya.
Kerja sama ini diharapkan membawa manfaat maksimal bagi kemakmuran warga lokal dalam menyambut era industrialisasi daerah. (Rizki)
