Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Blog
-
Aliansi Melawan Rezim Deformasi “Militerisme Bangkit, Reformasi Mati”
Jakarta – Kabarlagii.id Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi 1998 menggulingkan rezim otoriter Orde Baru, demokrasi Indonesia justru dinilai bergerak mundur. Gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat, terutama terkait meningkatnya peran militer dalam ruang sipil dan menyempitnya kebebasan demokrasi.
Melalui momentum 21 Mei 2026, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Melawan Rezim Deformasi menyatakan sikap menolak bangkitnya militerisme yang dianggap mengancam cita-cita Reformasi. Dalam pernyataannya, aliansi menilai negara kini semakin represif, oligarkis, dan menjadikan aparat keamanan sebagai alat mempertahankan kekuasaan.
Aliansi menyoroti berbagai kebijakan pemerintahan sejak Oktober 2024 yang dinilai membuka jalan bagi remiliterisasi kehidupan sipil. Salah satu yang disorot ialah Revisi UU TNI Tahun 2025 yang dianggap melemahkan kontrol sipil terhadap pengerahan militer melalui penghapusan frasa “kebijakan dan keputusan politik negara” dalam operasi militer selain perang (OMSP).
Tidak hanya pada level regulasi, mereka menilai militerisasi telah merambah langsung ke kehidupan masyarakat. Keterlibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi, patroli ruang publik, operasi siber terhadap warga, hingga rencana pembentukan 22 Kodam baru dan 500 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) disebut sebagai tanda menguatnya kembali praktik dwifungsi militer.
“Presiden Prabowo telah menghancurleburkan amanat Reformasi yang menghendaki pemisahan tegas antara urusan sipil dan militer,” tulis pernyataan tersebut.
Aliansi juga menyoroti meningkatnya konflik agraria dan kekerasan terhadap masyarakat di berbagai daerah yang dinilai berkaitan dengan ekspansi komando teritorial militer. Selain itu, pemerintah dianggap gagal menuntaskan berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu maupun kekerasan negara yang masih terjadi hingga saat ini.
Kasus dugaan percobaan pembunuhan terhadap aktivis Andrie Yunus yang disebut melibatkan anggota BAIS TNI turut disinggung sebagai contoh kuatnya impunitas di tubuh militer. Menurut aliansi, proses hukum melalui peradilan militer justru menjadi hambatan bagi keadilan korban.
Dalam pernyataannya, Aliansi Melawan Rezim Deformasi menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah:
- Mengembalikan TNI ke barak dan menuntaskan Reformasi TNI;
- Menghentikan represi dan kriminalisasi terhadap rakyat sipil;
- Menghentikan pembentukan Komando Teritorial dan Batalyon Teritorial Pembangunan;
- Menarik militer dari tanah Papua;
- Menuntaskan seluruh pelanggaran HAM berat masa lalu maupun masa kini;
- Mencabut seluruh kebijakan anti-demokrasi yang membatasi kebebasan sipil.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa semangat Reformasi 1998 belum benar-benar selesai diperjuangkan. Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap bangkitnya militerisme, kelompok masyarakat sipil menyerukan konsolidasi gerakan rakyat untuk mempertahankan demokrasi dan ruang kebebasan sipil di Indonesia.**
-
Renee Partina Dorong Generasi Muda Jadi Kreator Digital Lewat Kelas BeProKids
Jakarta – Kabar lagi.id Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat mendorong lahirnya berbagai inisiatif pendidikan berbasis teknologi di Indonesia. Salah satunya hadir melalui program Kelas Digital BeProKids yang digagas bersama Budayantara Digital Network dalam upaya memperkuat literasi digital dan keterampilan teknologi generasi muda Tanah Air.
Renee Partina selaku CEO PT AVR, program ini terus menunjukkan performa konsisten dalam melahirkan generasi masa depan digital Indonesia yang kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Kelas Digital BeProKids menjadi bagian dari langkah strategis dalam menyiapkan masyarakat digital yang kompetitif di era Revolusi Industri 4.0. Program ini mengusung pendekatan socio-technopreneurship, yakni perpaduan antara pemanfaatan teknologi dan semangat kewirausahaan yang memberikan dampak sosial bagi masyarakat.
Program pembelajaran yang dihadirkan pun dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan lima bidang kreatif digital, meliputi Web Development, Game Development, Multimedia, Desain Grafis, dan Animasi. Tidak hanya itu, peserta juga diperkenalkan pada wawasan dan penerapan dasar Artificial Intelligence (AI) sebagai bekal menghadapi perkembangan teknologi masa depan.
Renee Partina berharap melalui pendekatan tersebut, para peserta dapat berkembang menjadi Digital Native yang produktif. Menurutnya, generasi muda saat ini tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus mampu menjadi kreator yang menghasilkan karya serta solusi digital yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Melalui program ini, kami ingin mendorong generasi muda agar mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif dan produktif, sehingga dapat menciptakan inovasi digital yang memiliki nilai sosial maupun ekonomi,” ujar Renee Partina.Kamis (21/5/2026).
Sementara itu, Deni Yohansyah menyampaikan bahwa kolaborasi positif ini semakin memperkuat gerakan bersama dalam mencerdaskan generasi digital masa depan Indonesia.
“Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem pendidikan digital yang mampu melahirkan talenta-talenta unggul di bidang teknologi,” kata Deni Yohansyah.
Melalui sinergi pendidikan, teknologi, dan kreativitas, Kelas Digital BeProKids bersama Budayantara Digital Network diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan talenta digital muda Indonesia yang siap bersaing di tingkat global.**
-
28 Tahun Reformasi: Bayang-Bayang Militerisme dan Ancaman Krisis Demokrasi
Jakarta — Kabar lagi.id Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi 1998 menggulingkan rezim Orde Baru, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai Indonesia justru tengah menghadapi kemunduran demokrasi yang serius. Dalam pernyataan sikapnya, koalisi menyoroti menguatnya militerisme, menyempitnya ruang sipil, hingga meningkatnya praktik represif terhadap kelompok kritis masyarakat sipil.
Koalisi menilai cita-cita Reformasi yang menempatkan supremasi sipil, penghormatan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan negara kini semakin tergerus. Pemerintah disebut mulai menunjukkan kecenderungan otoritarian dengan membangun rasa takut di tengah masyarakat melalui pelabelan terhadap pihak-pihak kritis sebagai “antek asing”.
Menurut koalisi, narasi tersebut digunakan untuk mendelegitimasi kritik terhadap kebijakan negara. Aktivis, akademisi, jurnalis, hingga pembela HAM dinilai kerap menjadi sasaran intimidasi dan stigmatisasi karena dianggap mengganggu stabilitas politik.
“Pola-pola represif ala Orde Baru perlahan dihidupkan kembali,” demikian isi pernyataan koalisi.
Mereka mencontohkan sejumlah peristiwa yang dianggap mencerminkan memburuknya situasi demokrasi, mulai dari teror terhadap aktivis HAM Andrie Yunus, pembubaran pemutaran film Pesta Babi, intimidasi terhadap kelompok kritis, hingga pengawasan terhadap ruang-ruang diskusi publik.
Koalisi juga menyoroti sejumlah regulasi yang dinilai membuka ruang semakin luas bagi keterlibatan militer dalam urusan sipil. Revisi UU TNI, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme, hingga Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI disebut berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer.
Selain regulasi, kritik juga diarahkan pada perluasan struktur komando teritorial TNI Angkatan Darat. Pemerintah disebut berencana menambah jumlah Komando Daerah Militer (Kodam) dari 15 menjadi 37 Kodam di seluruh provinsi melalui Keppres Nomor 20 Tahun 2025. Di saat bersamaan, pembentukan ratusan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) baru juga dinilai memperkuat gejala remiliterisasi di Indonesia.
Koalisi menilai kondisi tersebut semakin mempersempit ruang demokrasi. Mereka memperingatkan bahwa berbagai wacana regulasi seperti RUU Disinformasi dan Propaganda Asing berpotensi menjadi instrumen baru untuk membatasi kebebasan berekspresi dan membungkam kritik publik.
Tidak hanya berdampak pada demokrasi, menguatnya militerisme juga disebut membawa ancaman serius bagi kondisi ekonomi nasional. Koalisi menilai ketidakpastian hukum dan menyempitnya ruang demokrasi dapat mengikis kepercayaan investor serta memperburuk stabilitas ekonomi.
“Tidak ada negara dengan dominasi militer yang kuat dapat tumbuh sehat secara ekonomi,” tulis koalisi dalam pernyataannya.Kamis (21/5/2026).
Mereka juga mengkritik arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai cenderung menuju model state capitalism berbasis militerisme. Di tengah retorika nasionalisme, pemerintah justru dianggap menunjukkan ketergantungan terhadap kepentingan asing melalui sejumlah kerja sama perdagangan internasional.
Karena itu, koalisi mendesak agar reformasi sektor pertahanan dan keamanan kembali menjadi agenda prioritas nasional. Mereka menegaskan TNI harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara dan tidak terlibat terlalu jauh dalam ranah sipil.
Koalisi turut mengingatkan pernyataan Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta bahwa republik demokratis hanya dapat berdiri tegak apabila ditopang prinsip rule of law yang kuat.
“Momentum 28 tahun Reformasi harus menjadi pengingat bahwa cita-cita Reformasi masih jauh dari tercapai,” tegas koalisi.
Pernyataan ini ditandatangani oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya Amnesty International Indonesia, KontraS, YLBHI, WALHI, AJI Indonesia, ELSAM, ICJR, hingga Setara Institute.
-
Pemprov Papua Selatan Seleksi Jabatan Tinggi Lewat Sistem Merit
Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan resmi menggelar seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Selasa (19/05/2026). Agenda penyaringan ini dilaksanakan di Swiss-Belhotel Merauke guna menguji kelayakan para calon pejabat struktural secara mendalam. Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, menegaskan pelaksanaan asesmen ini bukan sekadar tahapan administratif formalitas pengisian kursi kosong.
Sebagai provinsi baru, Papua Selatan dituntut membangun fondasi pemerintahan yang kokoh sejak awal guna mempercepat jalannya roda pembangunan. Ferdinandus menyatakan bahwa sistem birokrasi lama yang mengedepankan pertimbangan subjektif harus sepenuhnya ditinggalkan.
“Kita tidak boleh membangun birokrasi dengan pola lama yang mengedepankan kedekatan, pertimbangan obyektif ataupun kepentingan sesaat,”ujar Ferdinandus saat membuka seleksi tersebut.
Langkah pembenahan ini diwujudkan dengan menerapkan tata pemerintahan yang bertumpu pada Sistem Merit. Penerapan sistem tersebut dipandang sebagai instrumen vital untuk menempatkan figur-figur terbaik yang sesuai dengan kebutuhan riil instansi pemerintah daerah.
“Melalui sistem merit juga kita memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan kualitas,”jelasnya.
Terlebih lagi, wilayah Papua Selatan saat ini dihadapkan pada tantangan pelayanan publik, percepatan infrastruktur dasar, tata kelola pemerintahan, hingga penguatan hak-hak masyarakat adat yang menuntut penanganan cepat.
“Untuk menjawab tantangan-tantangan itu, kita membutuhkan pemimpin birokrasi yang memiliki visi, keberanian dalam mengambil keputusan,”tambahnya.
Dalam konteks otonomi khusus, Ferdinandus juga menaruh perhatian besar pada keterlibatan putra daerah. Ia mendorong Orang Asli Papua (OAP) untuk membuktikan kapasitas kepemimpinan mereka secara terbuka melalui persaingan kompetensi yang adil ini.
“Orang asli Papua juga harus berkompetisi, jangan kita selalu dianggap sebagai orang yang selalu lemah,”tegas Ferdinandus.
Pemerintah daerah berkomitmen menjaga proses seleksi ini agar tetap kredibel, transparan, serta bebas dari segala bentuk intervensi kelompok kepentingan tertentu. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk menyaring figur yang berintegritas tinggi.
“Saya berharap asesmen ini dibutuhkan untuk menentukan kapasitas diri secara obyektif dan profesional,”ucapnya.
Ia pun menutup arahannya dengan mengingatkan seluruh peserta agar tetap menjaga etika kerja dan kekompakan di lingkungan aparatur sipil negara.
“Jabatan boleh diperebutkan secara sehat, tetapi persaudaraan, loyalitas, institusi, pengabdian kepada masyarakat Papua Selatan harus dijaga,”pungkas Ferdinandus. (Rizki)
-
SDIT Permata Bunda Merauke Perdana Terima Makan Bergizi Gratis
Merauke – Kabarlagi,id. Suasana riuh gembira mewarnai halaman SDIT Permata Bunda saat transportasi pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) tiba pada Selasa (19/05). Sebanyak 147 porsi makanan hangat dalam wadah ompreng langsung dibagikan kepada para murid yang telah menanti dengan antusias. Kehadiran program nasional ini menjadi distribusi ke-17 bagi institusi pendidikan di wilayah Merauke.
Pihak sekolah menyambut positif realisasi program yang telah dinanti sejak lama ini. Wakil Kepala Urusan Kesiswaan SDIT Permata Bunda, Yeni Nurhayati, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan perdana yang diperoleh sekolahnya.
“Alhamdulillah, saya senang mendapat MBG dari pemerintah karena memang sudah ditunggu-tunggu anak-anak. Ketika melihat di berita sekolah-sekolah semua pada dapat MBG, alhamdulillah hari ini pertama kalinya Permata Bunda mendapat MBG. Mudah-mudahan ini akan berjalan lancar dan mendapat dampak yang baik untuk sekolah dan siswa,”paparnya.
Yeni menerangkan bahwa program ini memberikan manfaat ganda, khususnya dalam menekan biaya operasional sekolah serta meringankan tanggung jawab harian wali murid. Layanan makan siang mandiri yang biasa difasilitasi sekolah kini terbantu oleh pasokan gizi gratis tersebut.
“Mudah-mudahan dengan MBG ini anak-anak lebih semangat sekolahnya dan tentunya lebih meringankan orang tua murid, karena biasanya kita menyiapkan makan siang untuk anak-anak sebelumnya,”jelas Yeni.
Program bantuan pangan ini juga dinilai membantu keluarga siswa yang berdomisili cukup jauh dari sekolah, seperti kawasan Semangga hingga Mopah. Keberadaan paket makanan siap saji memangkas waktu persiapan pagi hari yang biasanya menyita energi orang tua.
“Siswa terjauh dari Mopah dan Semangga, sehingga kadang beberapa orang tua tidak sempat menyiapkan bekal. Biasanya mereka pasti beli bekalnya di jalan. Tapi dengan MBG ini mereka tidak usah memikirkan membeli bekal di jalan atau sibuk pagi-pagi menyiapkan bekal. Anak-anak atau orang tua sudah langsung bisa berangkat ke sekolah karena sudah disiapkan dari MBG-nya itu sendiri,”tutur Yeni.
Sementara itu, aspek kesetaraan sosial di lingkungan kelas turut membaik pasca-pemberlakuan program ini. Guru kelas VI, Lutfiana Masrianti, menuturkan perbedaan bekal harian yang dibawa para siswa sebelumnya sempat memicu ketimpangan psikologis saat jam makan tiba.
“Sebelumnya ada beberapa anak yang memang orang tuanya sudah menyiapkan sarapan, dan ada juga yang belum. Jadi kalau yang belum itu, biasanya mereka hanya melihat, kemudian merasakan keinginan juga seperti teman-temannya yang lain membawa bekal. Tapi mungkin orang tua tidak mempersiapkan atau mereka sudah sarapan di rumah, jadinya rasa keinginan sarapan seperti teman-teman itu ada, makan di sekolah,”kenang Lutfiana.
Ia melanjutkan, keseragaman menu melalui program MBG terbukti efektif mengikis rasa minder serta membangun rasa kebersamaan yang setara di ruang kelas.
“Itu memang sebelum ada MBG. Nah, setelah ada MBG ini, mereka senang karena akhirnya bisa makan sama dengan teman-temannya, makan bersama dengan menu yang sama. Jadi, ‘Teman makan ini, aku juga bisa merasakan menu yang sama’. Kalau sebelumnya mereka ada yang berkata, ‘Mereka bisa bawa ayam di sekolah, tapi aku cuma bawa roti’. Jadi dengan adanya MBG itu mereka bisa merasakan kesetaraan makan bersama,”tambahnya.
Dampak positif ini pun langsung dirasakan pada eratnya ikatan emosional di antara para murid selama beraktivitas di sekolah.
“Meningkatkan kekeluargaan. Jadi mereka merasakan sama-sama rasa, merasa apa yang mereka makan,”ungkap Lutfiana.
Antusiasme menyambut bantuan pangan ini rupanya sudah terbangun sejak lama. Lutfiana menceritakan bagaimana murid-mudnya kerap bertanya tentang kepastian jadwal giliran untuk sekolah mereka sebelum bantuan tersebut akhirnya resmi disalurkan.
“Beberapa sekolah sudah pernah dapat, cuma sekolah kita belum dapat. Jadi mereka itu sudah menantikan MBG ini dari jauh-jauh hari. Mereka sangat senang ketika MBG-nya datang. Mereka sampai bertanya-tanya kapan sekolah kita dapat. Akhirnya pada hari ini sekolah kita dapat, dan dari pagi mereka sudah antusias sekali menunggu MBG itu datang ke sekolah kita. Jadi mereka sangat senang,”tutupnya. (Rizki)
-
Wagub Papua Selatan Dukung Warga Tolak Peternakan Kimaam
Merauke – Kabarlagi.id. Proyek peternakan skala raksasa di Pulau Kimaam mendapat penolakan keras dari masyarakat adat setempat. Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi Lembaga Masyarakat Adat Suku Kimaima (Lemaskim) saat menemui massa demonstran di Gedung DPRP kawasan Salor pada Selasa (19/5/2026). Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021. Aturan tersebut memasukkan kawasan Pulau Kimaam ke dalam daftar proyek strategis nasional untuk pengembangan ternak sapi dan kerbau dengan cakupan lahan mencapai 373.578 hektare. Merespons kegelisahan warga, Paskalis meminta legislatif tingkat provinsi maupun dewan perwakilan daerah menutup pintu bagi perusahaan yang ingin masuk. “Mari kita membangun komitmen bersama antara DPRP Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten Merauke terkait masalah ini,”tegas dia. Selain legislatif, ia juga mendorong Majelis Rakyat Papua (MRP) provinsi setempat untuk satu suara. Paskalis menjamin jika masyarakat bersikap keras, eksekutif di daerah akan mengambil langkah serupa untuk berhadapan dengan pemerintah pusat di Jakarta. Namun, ia mengingatkan agar perjuangan masyarakat tidak dinodai dengan tindakan anarkis atau teriakan tanpa arah yang jelas. “Kita sudah sepakat satu kata bahwa tolak, tinggal bagimana memformulasikan kata tolak ini dalam narasi yang berkekuatan hukum,”kata dia. Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah provinsi bersedia menyiapkan dana operasional guna memfasilitasi keberangkatan utusan masyarakat ke ibu kota negara. Paskalis menginstruksikan Lemaskim dan legislatif segera menunjuk perwakilan resmi guna membentuk tim khusus. Tim gabungan inilah yang bertugas merangkai artikulasi penolakan menjadi rumusan penyelesaian yang sah. “Tidak boleh saling protes satu sama lain, yang terpenting adalah kesepakatan bersama bahwa tolak,”ujar Wagub Paskalis Imadawa. Di hadapan para pedemo, ia kembali mengimbau warga agar merapatkan barisan dan tidak mudah terpancing isu provokatif yang bisa memecah belah solidaritas. Sinergi yang solid antara masyarakat dan pemerintah dibutuhkan agar proses birokrasi di tingkat akhir berjalan lancar tanpa hambatan. “Sudah ditemukan jalan keluarnya bahwa tolak, sudah ada kata sepakat bahwa tolak, hanya disepakati dengan redaksi yang baik,”kata dia memastikan posisi pemerintah daerah ada di pihak warga adat. (Rizki) -
“RANJAU DARAT DALAM LINGKARAN MARKUS”
Oleh: Wan Noorbek
Jakarta – Kabarlagi.id Di zaman ketika informasi bergerak lebih cepat daripada klarifikasi, sebuah percakapan sederhana di grup WhatsApp bisa berubah menjadi ruang sidang opini publik. Orang-orang tidak lagi menunggu proses hukum selesai untuk menilai seseorang. Cukup dengan potongan berita, tangkapan layar, hilangnya aktivitas di grup, lalu disambung dengan asumsi dan persepsi sosial — maka vonis masyarakat pun perlahan terbentuk.
Fenomena inilah yang sedang kita saksikan hari ini. Ketika sebuah nama dikaitkan dengan dugaan aliran dana dan pemberitaan kriminal, masyarakat mulai membaca setiap gerak-gerik sebagai tanda. Ketidakhadiran di grup dianggap mencurigakan. Diam dianggap pengakuan. Bahkan lingkungan tempat tinggal ikut diseret menjadi bagian dari narasi sosial yang berkembang liar.
Di sinilah bahaya terbesar era digital: opini sering berjalan lebih cepat daripada fakta.
Namun di balik semua itu, ada satu pelajaran penting yang jarang dibahas secara jujur. Bahwa banyak orang sesungguhnya tidak sadar ketika dirinya sudah terlalu jauh masuk ke dalam lingkaran kepentingan. Awalnya hanya sebatas relasi, jaringan, atau akses. Lama-kelamaan berubah menjadi ketergantungan. Dari sekadar kedekatan berubah menjadi keterlibatan. Dari hubungan sosial berubah menjadi jebakan struktural.
“Terlampau jauh masuk dalam lingkup Markus sehingga terjebak dalam ranjau darat.”
Kalimat ini bukan sekadar sindiran, tetapi gambaran keras tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Markus — makelar kasus — bukan hanya dipahami sebagai individu tertentu, melainkan simbol dari praktik perantara kepentingan yang bermain di wilayah abu-abu hukum dan kekuasaan. Mereka membangun jejaring, menciptakan rasa aman semu, menawarkan jalan pintas, lalu perlahan menyeret orang masuk semakin dalam.
Masalahnya, ranjau itu tidak meledak di awal. Ia ditanam rapi di bawah permukaan. Selama situasi aman, semuanya tampak baik-baik saja. Orang merasa terlindungi karena punya jaringan, akses, dan kedekatan dengan berbagai pihak. Tetapi ketika badai datang, satu per satu mulai saling menjaga jarak. Yang dulu ramai berkumpul tiba-tiba menghilang. Yang dulu mengaku saudara mendadak bungkam.
Pada titik itu seseorang baru sadar bahwa dirinya sedang berdiri di atas ranjau yang sejak awal tidak pernah ia lihat.
Kondisi seperti ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat kita sebenarnya sedang mengalami krisis moral dalam tata kelola kekuasaan dan hubungan sosial. Banyak orang terlalu tergoda pada jalan instan. Budaya “asal dekat dengan lingkaran tertentu” dianggap lebih penting daripada menjaga integritas diri. Akibatnya, ukuran benar dan salah menjadi kabur karena semuanya ditutupi oleh hubungan, akses, dan kepentingan.
Padahal sejarah selalu mengajarkan bahwa setiap permainan yang dibangun di atas kepentingan gelap pada akhirnya akan saling memakan. Tidak ada lingkaran yang benar-benar aman ketika fondasinya adalah manipulasi dan transaksi kepentingan.
Karena itu, masyarakat harus mulai belajar membedakan antara loyalitas dan jebakan. Tidak semua kedekatan membawa keselamatan. Tidak semua akses membawa kemuliaan. Ada kalanya seseorang justru hancur bukan karena musuhnya kuat, melainkan karena terlalu percaya pada lingkaran yang diam-diam sedang menanam ranjau di bawah langkahnya sendiri.
Dan ketika ranjau itu meledak, yang tersisa hanyalah penyesalan, stigma sosial, dan sunyi yang tak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata.
-
Pemprov Papua Selatan Ajak HIPMI Libatkan Pengusaha OAP
Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan secara resmi mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) setempat untuk merangkul dan melibatkan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam ekosistem bisnis daerah.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyampaikan hal tersebut saat membuka Rakerda Diklatda Forbisda yang digelar HIPMI di Hotel Halogen Merauke pada Senin (18/5/2026).
“Saya mengajak rekan-rekan pengusaha muda melibatkan saudara-saudara kita orang asli Papua,” ujar Apolo di sela-sela sambutannya.
Apolo menilai tantangan utama bagi OAP adalah naluri bisnis yang masih perlu diasah karena selama ini terbiasa dengan kekayaan alam yang melimpah.
“Kita ini dimanja oleh alam yakni ada sagu di hutan, ikan di sungai dan laut, semuanya ada, sehingga naluri dan jiwa usahanya rendah,” tuturnya menjelaskan kondisi sosial masyarakat setempat.
Ia menekankan pentingnya melatih anak muda Papua sesuai dengan wilayah ekologinya masing-masing agar potensi yang ada bisa berkembang maksimal. Apolo mengingatkan agar pendekatan yang dilakukan harus tepat sasaran.
“Orang bijak mengatakan jangan mengajari ikan tentang memanjat pohon karena bukan habitatnya,” tegasnya.
Terakhir, Gubernur berharap HIPMI mampu memetakan potensi wilayah dan sumber daya manusia (SDM) dengan tepat. Dengan begitu, pengusaha lokal bisa menjadi pelaku pembangunan yang tangguh di dunia usaha pada masa kini dan mendatang. (Rizki)
-
Papua Selatan Gandeng Poltekkes Yogyakarta Cetak Ahli Anestesi
Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi menjalin kerja sama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta untuk mencetak tenaga ahli anestesi dari kalangan putra daerah. Langkah strategis ini dilakukan melalui program beasiswa unggulan bagi 32 pemuda Orang Asli Papua guna memenuhi kebutuhan tenaga medis spesialis di wilayah tersebut.
Plt Kepala Bidang Pengelola Data dan Validasi Pendidikan Disdik Papua Selatan Suwoyo menjelaskan bahwa peserta seleksi merupakan perwakilan dari Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Tim penguji dari kampus tujuan memantau langsung proses penyaringan untuk memastikan kesiapan peserta dalam menempuh pendidikan vokasi kesehatan yang profesional.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo meresmikan seleksi ini di SMP YPK Merauke pada Senin (18/5/2026). Dalam arahannya Apolo menekankan pentingnya memahami jalur karir akademik dan vokasi agar para calon mahasiswa siap menghadapi dunia kerja.
“Ada S1, S2, dan S3 terapan. Pada pagi hari ini anak-anak akan mengikuti program vokasi S1 terapan di Politeknik Kemenkes Yogyakarta,” ungkapnya.
Mantan Rektor Universitas Cenderawasih tersebut menjelaskan bahwa fokus beasiswa diarahkan pada keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan daerah saat ini.
“Anak-anak akan mengikuti seleksi untuk jurusan keperawatan, program studi anestesiologi, lebih spesifik,” kata Apolo. Hal ini dilakukan karena terbatasnya jumlah ahli bius di berbagai fasilitas kesehatan di Papua Selatan.
Apolo mengakui bahwa distribusi ahli anestesi masih menjadi tantangan besar di provinsi baru tersebut.
“Kita di Papua Selatan ini, tenaga anastesi masih sangat kurang,” tegasnya. Penandatanganan kerja sama pun dilakukan langsung di lokasi untuk mempercepat proses birokrasi dan administrasi pendidikan bagi mahasiswa baru jalur mandiri tersebut.
Selain Poltekkes Yogyakarta pemerintah daerah juga berencana menggandeng Universitas Sebelas Maret Solo pada Juni mendatang untuk program beasiswa lainnya. Acara ditutup dengan prosesi penabuhan tifa sebagai tanda dimulainya ujian seleksi.
“Kita sama-sama berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan yang terbaik untuk anak-anak sekalian,” pungkasnya.(Rizki)