Merauke – Kabarlagi.id. Penurunan tajam kekuatan fiskal daerah memaksa pemerintah merangkul berbagai elemen masyarakat untuk menjaga roda pembangunan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan secara resmi mengajak Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS) untuk bersinergi menyentuh akar permasalahan sosial di wilayah seluas 12 juta hektare tersebut.
Ajakan ini diserukan dalam acara pelantikan Pengurus Wilayah IWSS di Hotel Halogen. Hadir mewakili Penjabat Gubernur Apolo Safanpo, Asisten II Setda Papua Selatan Sunarjo menaruh ekspektasi besar pada kepengurusan baru dengan menganalogikan pergerakan mereka melalui logo kapal tradisional yang digunakan organisasi.
“Kapal Pinisi adalah lambang yang luar biasa. Berbeda dengan simbol yang cenderung statis, kapal ini menggambarkan organisasi sebagai wadah pemersatu visi demi kemaslahatan bersama. Hari ini, nakhoda dan awak kapal IWSS Papua Selatan telah resmi dikukuhkan,” ujar Sunarjo.
Nakhoda baru ini diharapkan mampu merumuskan program kerja yang relevan dan langsung dirasakan masyarakat. Otoritas setempat menitikberatkan peran perempuan dalam memperkuat ketahanan keluarga serta memaksimalkan perlindungan anak guna mewujudkan daerah yang cerdas, mandiri, dan sejahtera.
Kolaborasi lintas elemen ini menjadi sangat krusial mengingat kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran nasional, kekuatan finansial dari Transfer ke Daerah (TKD) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusut tajam.
Data mencatat tren penurunan yang konsisten dalam empat tahun terakhir. Dari kekuatan Rp1,7 triliun pada 2023, anggaran turun menjadi Rp1,5 triliun di 2024, lalu merosot lagi ke Rp1,2 triliun pada 2025. Puncaknya, alokasi untuk tahun 2026 anjlok hingga tersisa Rp753 miliar. Situasi ini memaksa penyusunan skala prioritas yang ketat agar pelayanan publik tidak terhenti.
Meski harus melakukan efisiensi luar biasa, dukungan pemerintah terhadap pergerakan kelembagaan masyarakat tetap difasilitasi sesuai prosedur birokrasi. Sunarjo mengingatkan agar jalur koordinasi organisasi dipatuhi dengan cermat; organisasi kemasyarakatan berada di bawah kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sementara kelompok keagamaan berinduk pada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Menutup arahannya, ia membeberkan kedekatan emosional antara Pj Gubernur Apolo Safanpo dengan komunitas perantau dari selatan Sulawesi tersebut. Ikatan ini dipandang sebagai pondasi kuat untuk saling menopang di tengah tantangan pemangkasan dana daerah.
“Modal sosial ini harus kita gunakan untuk bersinergi dan seiring sejalan demi kemajuan Papua Selatan,” pungkasnya. (Rizki)
