Serang – Kabarlagi.id Informasi yang beredar mengenai dugaan pelanggaran norma lingkungan yang dikaitkan dengan seorang penghuni Komplek Persada, Kelurahan Kalodran, Kota Serang, telah terkonformasi tidak benar.
Berdasarkan hasil penelusuran dan klarifikasi kepada berbagai pihak, termasuk Ketua RT setempat serta perwakilan warga Komplek Persada, diperoleh keterangan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Warga juga menyatakan tidak mengetahui adanya peristiwa sebagaimana yang ramai diperbincangkan di ruang publik.
Selain itu, klarifikasi juga telah dilakukan kepada aparat penegak hukum. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari unsur kepolisian, setelah dilakukan pengecekan terhadap isu yang berkembang, tidak ditemukan adanya fakta maupun unsur pelanggaran hukum yang mendukung narasi yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, hingga saat ini informasi tersebut tidak memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun jurnalistik.
Dalam praktik jurnalistik yang profesional, setiap informasi yang berpotensi merugikan nama baik seseorang wajib melalui proses verifikasi, konfirmasi, dan penyajian secara berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Informasi yang belum memenuhi prinsip verifikasi tidak sepatutnya disajikan sebagai fakta yang telah terbukti.
Hasil penelusuran juga menunjukkan bahwa sebagian besar informasi yang beredar bersumber dari narasi yang tidak disertai identitas narasumber yang jelas. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak terburu-buru membentuk opini maupun menyimpulkan suatu peristiwa hanya berdasarkan narasi yang beredar di media sosial atau aplikasi percakapan.
Publik perlu lebih berhati-hati dalam menyikapi berbagai informasi yang belum melalui proses verifikasi, karena rumor, asumsi, opini, maupun informasi yang tidak memiliki dasar fakta yang jelas berpotensi menyesatkan serta dapat merugikan pihak lain.
Sementara itu, pihak yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya masih memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan. Ruang hak jawab tetap terbuka sebagai bagian dari upaya menghadirkan informasi yang berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Pengamat komunikasi yang dimintai tanggapan menilai bahwa setiap tuduhan yang menyangkut reputasi seseorang harus disikapi secara hati-hati dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, penilaian publik sebaiknya tidak dibangun atas dasar rumor, asumsi, maupun informasi yang belum terverifikasi.
Masyarakat juga diharapkan mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan memverifikasi informasi melalui sumber yang kredibel sebelum mempercayai ataupun menyebarluaskannya. Sikap kritis terhadap setiap informasi menjadi bagian penting dalam menjaga ruang publik yang sehat, sekaligus mencegah penyebaran informasi yang keliru maupun menyesatkan.
