Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam program pengelolaan hutan berkelanjutan serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Keberhasilan program pelestarian lingkungan di wilayah paling selatan Papua ini kini dinilai dari sejauh mana hak-hak warga asli terlindungi.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan kemitraan di Swiss-Belhotel Merauke pada Kamis, (20/8/2026).
“Keberhasilan program sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat adat dapat terlibat secara bermakna, terutama untuk melindungi hak-hak mereka,” kata Ferdinandus.
Menurut Ferdinandus, kerja bersama antara pemerintah daerah, World Wide Fund for Nature (WWF), dan Kementerian Lingkungan Hidup merupakan modal dasar penting yang harus terus diperkuat dari tahap perencanaan hingga eksekusi di lapangan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada WWF, Kementerian Lingkungan Hidup terkait dan OPD terhadap beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan secara bersama-sama,” ujarnya.
Ia memandang sinergi lintas lembaga menjadi kunci utama agar ketahanan ekologi berjalan selaras dengan peningkatan taraf hidup masyarakat lokal.
“Kami yakin dengan kita berkolaborasi, dengan kita bersinergi, kita akan mewujudkan Papua Selatan yang lestari, tangguh terhadap perubahan iklim, terutama untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Papua Selatan,” katanya.
Di sisi lain, Ferdinandus mengingatkan bahwa kondisi riil masyarakat asli Papua Selatan saat ini masih membutuhkan lompatan perubahan. Pertemuan koordinasi tidak boleh berhenti menjadi ruang diskusi semata, melainkan harus segera dituangkan ke dalam rencana kerja konkret.
“Kita catat saja di checklist, yang penting-penting apa yang bisa kita wujudkan. Saya tertarik dengan kemitraan kita dengan WWF ini. Mari kita baku tolong, Pemda dengan WWF, kita baku bantu sehingga Papua Selatan ini kita bisa sukses,” ujarnya.
Keberhasilan implementasi program di tingkat tapak diyakini akan membuka ruang ekspansi pendanaan yang lebih besar pada masa mendatang. Tata kelola hutan dan mitigasi iklim harus memberi manfaat nyata bagi warga adat, bukan sekadar membuahkan laporan administratif. (Rizki)
