Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi Papua Selatan (Pemprov Papsel) menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, mulai dari penindakan tegas hingga program jangka panjang, guna menekan angka kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, saat menerima aksi demonstrasi dari Aliansi Mahasiswa di Kantor Gubernur, Senin (03/11/2025).
Alih-alih menanggapi isu peredaran miras yang disuarakan mahasiswa, Safanpo justru memaparkan strategi komprehensif yang tengah disiapkan pemerintahannya.
“Untuk jangka pendek, kita meminta kepada pihak keamanan TNI/Polri untuk menindak tegas para pelaku kriminal dan melakukan langkah-langkah penegakan hukum di seluruh wilayah Papua Selatan,” ujar Gubernur Safanpo di hadapan para demonstran. Ia menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pelaku kejahatan, siapapun mereka. “Kami kutuk tindakan kriminal, dan kita minta aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap para pelaku,” imbuhnya.
Pemerintah juga bergerak cepat dalam menyusun rencana jangka menengah. Safanpo menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen PHD) Kementerian Dalam Negeri. “Segera setelah pembahasan selesai, dokumen tersebut akan diserahkan kepada DPR Papua Selatan untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda),” jelasnya. Pembentukan pos-pos keamanan dan patroli gabungan juga menjadi prioritas.
Namun, Safanpo menekankan pentingnya penanganan akar masalah melalui program jangka panjang. Pemprov Papua Selatan akan fokus pada edukasi, sosialisasi, serta pembinaan dan pelatihan kerja bagi masyarakat, terutama generasi muda. “Karena tingginya angka pengangguran turut memicu meningkatnya angka kriminalitas di daerah ini,” kata Safanpo. Dengan memberikan keterampilan dan kesempatan kerja, diharapkan generasi muda Papua Selatan dapat terhindar dari jerat kriminalitas. (Rizki)
