Jakarta,- Kabarlagi.id.Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bagus dinilai belum memberikan manfaat banyak untuk kesejahteraan rakyat. Meski imperialisme dan kolonialisme sudah bisa diusir dari tanah air, namun praktek-praktek “imperialisme ekonomi” masih saja terjadi, sehingga rakyat belum merasakan keadilan dan kesejahteraan. “Padahal, konstitusi Indonesia sudah mengatur bahwa negara harus makmurkan rakyatnya, namun kondisi ini masih terasa jauh,” kata Politisi PKB, Burhanuddin Saputu dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (9/10/2023).
Sebagai kandidat anggota parlemen Indonesia, Burhan-sapaan akrabnya, mengaku memiliki visi agar anggaran negara (APBN) lebih banyak digunkana untuk pemberdayaan rakyat. Kebijakan ini justru bisa mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kemakmuran. Caleg PKB Dapil Jakarta III ini memberikan beberapa poin penting dalam rangka memakmurkan rakyat.
Pertama, memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Mikro (UMKM) dengan memberikan bantuan modal usaha gratis. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas UMKM.
Ke dua, mendorong kemandirian ekonomi UMKM dengan mempermudah akses permodalan. Hal ini karena UMKM memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia. Dengan memberikan akses modal, maka dapat memperluas bisnis, pada akhirnya memberikan kontribusi lebih besar pada perekonomian.
Ke tiga, memberikan bantuan bulanan kepada kelompok rentan. Pemerintah seharusnya memberikan bantuan bulanan kepada kalangan yang tidak mampu mencari nafkah, seperti orang tua dan penyandang disabilitas. Kalangam ini harus dibantu guna memenuhi kebutuhan dasar.
Ke empat, dana aspirasi 100 % untuk para pemilih anggota DPR. Apalagi dalam pasal 80 huruf (j) UU Nomor 17 tahun 2014 disebutkan bahwa anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, program ini oleh masyarakat mengenalnya dengan istilah dana aspirasi.
Ke lima, menolak pembangunan infrastruktur yang tidak langsung bermanfaat untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan infrastruktur harus berfokus pada proyek yang langsung terkait dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi.
Ke enam, membentuk Komisi Kemakmuran Rakyat (KMR) di Parlemen Indonesia. Komisi Kemakmuran Rakya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi.
Ke tujuh, membentuk kementerian khusus untuk kemakmuran rakyat di pemerintahan yang baru. Membentuk kementerian khusus untuk kemakmuran rakyat dapat membantu memastikan bahwa kebijakan dan regulasi memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi.
Dengan mengimplementasikan kebijakan itu, maka bisa dipastikan bahwa anggaran pemerintah Indonesia digunakan secara tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Visi APBN untuk Rakyat akan mengantarkan Indonesia ke gerbang kemakmuran dan memastikan bahwa semua orang Indonesia dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi negara,” pungkasnya.
