Front Kebangsaan Desak Percepatan Reformasi Polri!
Jakarta – Kabarlagi.id Koordinator Front Kebangsaan Solidaritas Buruh dan Mahasiswa, Gilang Aulia Prasetya, menegaskan bahwa percepatan Reformasi Polri adalah kebutuhan mendesak bangsa. Hal.
Jakarta - Kabarlagi.id.Seleksi Calon Dewas KPK Priode 2024-2029, yang di umumkan tanggal, 8 Agustus 2024
Jakarta – Kabarlagi.id Koordinator Front Kebangsaan Solidaritas Buruh dan Mahasiswa, Gilang Aulia Prasetya, menegaskan bahwa percepatan Reformasi Polri adalah kebutuhan mendesak bangsa. Hal.
Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah daerah berkomitmen penuh membantu aparat keamanan dalam mengusut tuntas kasus penembakan warga sipil di Kampung Ulakin, Distrik Kolf Braza,.
Jakarta Selatan – Kabarlagi.id Semangat kebersamaan dan penguatan organisasi terus digaungkan oleh Pokdarkamtibmas Bhayangkara Subsektor 46 Kebayoran Lama Selatan. Dalam upaya mempererat silaturahmi.
Jakarta – Kabarlagi.id Ribuan warga kembali memadati kawasan Pintu Timur Silang Monas, Jakarta, pada hari kedua pelaksanaan TNI AD Fair 2025, Minggu (21/9/2025)..
Jakarta,- Kabarlagi.id Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang batalnya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta peristiwa Agustus-September 2025 merupakan bentuk.
Depok – Kabarlagi.id Suasana hangat terlihat di Aula Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri Depok, Ahad (20/9/2025). Tiga puluh guru Sekolah Dasar Fitrah duduk khidmat.
Osaka,- Kabarlagi.id Keikutsertaan Indonesia di Expo 2025 Osaka berhasil mencatat komitmen investasi senilai 23,8 miliar dolar AS dengan target realisasi mulai 2026. Presiden.
Jakarta,- Kabarlagi.id. Jubir Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen Frega Wenas Inkiriwang di hadapan awak media menyampaikan bahwa pengerahan penempatan militer untuk menjaga sejumlah fasilitas.
Jakarta, – Kabarlagi.id Polemik internal kembali mencuat di tubuh organisasi Laskar Merah Putih (LMP) menyusul beredarnya klaim dari mantan Ketua Mada DKI Jakarta,.
Jakarta,- Kabarlagi.id Komisi Reformasi Kepolisian (KRK) yang menurut Menteri Koordinator Hukum akan dibentuk Presiden Prabowo ke depan tidak boleh berhenti sebagai respons jangka.