Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan tengah merancang kebijakan khusus untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur dan sinkronisasi wilayah perbatasan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mengungkapkan hal tersebut saat mewakili Gubernur Apolo Safanpo dalam talk show “Kita Indonesia” yang digelar LPP RRI Merauke, Sabtu (23/08/2025). Acara ini diselenggarakan serentak di seluruh satker RRI di Indonesia.
Menurut Agustinus, kebijakan tersebut bertujuan mempercepat perekonomian, memperkuat keamanan, serta meningkatkan pengelolaan kawasan perbatasan. Peningkatan destinasi wisata di wilayah perbatasan juga menjadi prioritas.
“[…] hampir semua orang yang datang ke Merauke ingin datang ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota,” ujarnya.
Saat ini, Papua Selatan memiliki dua PLBN, yaitu PLBN Sota di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, dan PLBN Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel.
Koordinasi intensif terus dilakukan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang memiliki wilayah perbatasan. Agustinus menekankan perlunya perhatian khusus terhadap masyarakat di daerah perbatasan, terutama dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Masyarakat didaerah perbatasan harus diberikan bantuan-bantuan khusus supaya bisa hidup, karena mereka menggambarkan kehidupan orang Indonesia kepada negara lain di wilayah perbatasan,” tegas Agustinus.
Ia menambahkan, perbatasan adalah “teras negara” yang harus dibangun dengan baik. Kabupaten-kabupaten yang memiliki wilayah perbatasan juga harus membuat aturan khusus terkait penyiapan kawasan perbatasan.
Agustinus juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan.
“Wilayah perbatasan merupakan gambaran dari Negara Republik Indonesia (NKRI),” pungkasnya. (Rizki)
