Jakarta,– kabarlagi.id Perjuangan mencari keadilan dan kepastian pengembalian dana jemaah umrah terus bergulir. Hj. Sofi Azizah mengambil langkah serius dengan mengawal persoalan dugaan penelantaran jemaah serta belum tuntasnya pengembalian dana umrah yang berkaitan dengan PT Mukhtara Indonesia Wisata.
Persoalan ini mendapat perhatian Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, pemerintah mulai menindaklanjuti laporan pengaduan yang disampaikan perwakilan jemaah.
Keseriusan tersebut dibuktikan melalui surat resmi Nomor UND-366/PN/2026 tertanggal 17 November 2026 perihal Pemanggilan Klarifikasi. Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, ditujukan kepada Sovi Aziziah selaku perwakilan jemaah.
Menindaklanjuti pemanggilan tersebut, pada Rabu (18/11/2026), perwakilan jemaah mendatangi Kantor Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia di Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat. Kedatangan tersebut diterima oleh Yulia Anastasia Fu’ada, perwakilan Direktorat Pengawasan Haji Khusus dan Umrah.
Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyampaian keterangan dan dokumen terkait pengaduan jemaah, khususnya mengenai dugaan penelantaran serta persoalan pengembalian dana perjalanan ibadah umrah.
Mengawal Hak Jemaah, Bukan Sekadar Menagih Dana
Bagi para jemaah, persoalan ini bukan semata-mata urusan uang. Dana yang telah disetorkan merupakan hasil kerja keras, tabungan, bahkan pengorbanan keluarga demi mewujudkan impian beribadah ke Tanah Suci.
Ketika perjalanan ibadah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan pengembalian dana belum memperoleh kepastian, yang muncul bukan hanya kerugian materi, tetapi juga kekecewaan dan hilangnya kepercayaan.
Karena itu, langkah Hj. Sofi Azizah dalam mengawal persoalan ini menjadi bagian dari upaya memperjuangkan hak-hak jemaah agar memperoleh kejelasan dan penyelesaian yang bertanggung jawab.
Persoalan tersebut juga menjadi pengingat bahwa penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah harus dibangun di atas profesionalisme, transparansi, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap masyarakat.
Pemerintah Diharapkan Hadir Memberikan Kepastian
Tindak lanjut Kementerian Haji dan Umrah diharapkan tidak berhenti pada proses klarifikasi administratif. Jemaah membutuhkan kepastian mengenai penyelesaian pengaduan, kejelasan tanggung jawab penyelenggara, serta mekanisme pengembalian dana apabila memang terdapat kewajiban yang belum dipenuhi.
Di sisi lain, pihak PT Mukhtara Indonesia Wisata juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan klarifikasi agar persoalan ini dapat diselesaikan secara objektif dan berimbang.
Proses pemeriksaan diharapkan mampu mengungkap duduk perkara berdasarkan bukti dan keterangan seluruh pihak.
Jangan Biarkan Kepercayaan Jemaah Hilang
Kasus ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia.
Ibadah umrah merupakan perjalanan spiritual yang sangat berarti bagi umat Islam. Kepercayaan masyarakat kepada biro perjalanan tidak boleh diperlakukan hanya sebagai hubungan bisnis biasa. Ada amanah besar yang melekat di dalamnya.
Jemaah berhak mendapatkan pelayanan sesuai kesepakatan, perlindungan, serta kepastian atas dana yang telah mereka percayakan.
Kini, harapan para jemaah tertuju pada keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut. Sebab, memperjuangkan pengembalian dana bukan sekadar persoalan menyelesaikan transaksi, melainkan juga mengembalikan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat.
Jemaah tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian. Hak mereka harus dilindungi, pengaduan harus ditindaklanjuti, dan setiap persoalan harus menemukan jalan penyelesaian yang adil.***









