Merauke – Kabarlagi.id. Kekayaan laut Provinsi Papua Selatan yang melimpah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan sumbangsih bagi pendapatan daerah. Merespons ketimpangan tersebut, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, merumuskan strategi percepatan pembangunan sektor perikanan yang berfokus pada integrasi hulu hingga hilir secara serentak.
Langkah strategis ini dipaparkan Apolo di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Industri Perikanan sekaligus acara buka puasa bersama di Markas Koderal XI Merauke. Dalam forum tersebut, ia memberikan apresiasi khusus kepada Komandan Koderal XI Merauke beserta jajarannya yang telah turun langsung menginventarisasi kendala para pelaku usaha maritim di tingkat akar rumput.
“Papua Selatan memiliki potensi perikanan dan kelautan, oleh karena itu kalau kita optimalisasi dan kembangkan dengan baik maka kita bisa menghasilkan devisa, pajak serta retribusi, penghasilan daerah yang cukup besar,” ungkap Apolo Safanpo di Merauke, Senin, (23/02/2026).
Gubernur membedah cetak biru pengembangan perikanan daerahnya ke dalam tiga pilar utama: produksi, distribusi, dan pasar. Untuk sektor produksi yang didominasi oleh perikanan tangkap budidaya, pemerintah tengah mengebut pengadaan alat bagi nelayan tradisional maupun modern.
Sementara itu, kolaborasi lintas instansi terus dijalin. Pemerintah provinsi menggandeng pemerintah kabupaten dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna membangun sarana krusial seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Namun, perbaikan infrastruktur tangkap ini menuntut ketersediaan jalur distribusi dan serapan pasar yang pasti.
“Ketiga sektor ini dilakukan secara simultan secara berbarengan, tidak bisa kita memperhatikan satu saja dan mengabaikan yang lain,” tegas Apolo Safanpo di Merauke, Senin, (23/02/2026).
Realitas di lapangan menunjukkan adanya hambatan struktural yang serius. Suasana diskusi menajam ketika Gubernur membeberkan celah terbesar yang saat ini menjerat industri lokal. Kendala utama bukan pada ketersediaan ikan di perairan, melainkan keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya fasilitas pengawetan pascatangkapan. Tanpa rantai pasok dan mesin pendingin yang memadai, hasil laut berisiko mati pasar sebelum mencapai tangan konsumen.
“Kita punya hasil yang melimpah tetapi belum bisa kita kelola karena minimnya sarana dan prasarana,” jelas Apolo Safanpo.
Menutup arahannya, Apolo menaruh harapan besar pada hasil pemetaan masalah yang digagas oleh pihak Koderal. Ia menargetkan FGD ini segera bermuara pada kejelasan pembagian tugas antarinstansi, sehingga roda ekonomi pesisir Papua Selatan dapat segera bergerak progresif (Rizki).
