Merauke – Kabarlagi.id. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mulai merancang cetak biru pembangunan Papua Selatan untuk tahun 2026. Fokusnya bukan lagi pada perkara teknis kecil, melainkan sinkronisasi kebijakan fiskal besar antara pusat dan daerah guna memastikan setiap rupiah berdampak nyata bagi masyarakat.
Langkah strategis ini ditegaskan langsung oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Askolani, dalam kunjungan kerjanya di Merauke. Ia membawa misi agar pemerintah daerah benar-benar memahami arah kebijakan belanja yang akan dieksekusi di masa mendatang.
“Kita bukan bahas yang kecil-kecil tetapi yang besar, bagaimana pemerintah daerah bisa memahami kebijakan fiskal untuk membangun di 2026,” tegas Askolani di Swissbel-hotel Merauke, Selasa (10/02/2026).
Menurut Askolani, tumpuan pembangunan di provinsi bungsu ini tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Faktanya, alokasi belanja pemerintah pusat di wilayah ini jauh lebih besar dan harus disinergikan agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Empat pilar utama yang menjadi bidikan tahun ini meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor pangan yang menjadi urat nadi wilayah selatan.
Koordinasi lintas level—mulai dari provinsi hingga kabupaten—menjadi harga mati. Askolani mengingatkan bahwa efektivitas anggaran diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh warga, bukan sekadar penyerapan angka di atas kertas.
“Membangun provinsi ini harus bersama-sama, arahnya juga harus sama. Setiap rupiah yang dialokasikan diharapkan dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan optimal kepada masyarakat,” ungkap Askolani.
Merespons hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, menyambut baik intervensi langsung dari pusat. Ia menilai kehadiran tim Kemenkeu sebagai angin segar untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah yang masih menghadapi tantangan besar terkait kemiskinan dan pengangguran.
“Ini niat baik dari pemerintah pusat bersama membangun Papua Selatan lebih cepat,” tutur Kainakaimu.
Targetnya jelas: memperkuat fundamental ekonomi agar mampu melambung tinggi. Kainakaimu menekankan bahwa sinergi anggaran dan kolaborasi antar-kementerian lembaga adalah kunci agar pembangunan yang didorong pemerintah pusat dapat terpotret langsung di lapangan. (Rizki)
Related Post
