Jakarta,- Kabarlagi.id.Badan Perfilman Indonesia (BPI) mengadakan rapat online melalui Zoom Meeting dengan para insan perfilman untuk membahas penggantian Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dengan rancangan Undang-Undang baru. Rapat ini dipimpin oleh Gunawan Paggarau, Ketua Umum BPI, yang menekankan pentingnya memajukan dan memperkuat ekosistem perfilman di Indonesia.Berlangsung di Kantor BPI Jakarta.Selasa (5/11/2024).
Dalam sambutannya, Gunawan menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dari RUU Perfilman yang diusulkan adalah penguatan ekosistem perfilman. Ia menegaskan bahwa kebijakan dan program strategis kementerian bertujuan untuk memajukan perfilman dan memperkuat kolaborasi antara semua pihak yang terlibat.
Ketua Lesbumi Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Jadul Maula, yang hadir dalam rapat, mengapresiasi upaya BPI dalam memastikan bahwa insan perfilman terwakili dalam RUU tersebut. “Kami berharap agar aturan ini dapat memberikan perlindungan dan dukungan bagi semua pelaku industri film,” ujarnya.
Rekan-rekan pelaku film daerah juga menyampaikan harapan mereka agar RUU ini lebih memihak pada film daerah. Mereka menginginkan agar peran film daerah tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi mendapat porsi yang jelas dalam ekosistem perfilman nasional. Ginting, perwakilan dari Medan, menegaskan, “Kami berharap UU Perfilman ini akan berpihak pada insan perfilman dan memperkuat posisi film daerah dalam industri.”
Rapat ini menghasilkan kesepakatan untuk terus melanjutkan penyusunan RUU Perfilman yang berpihak pada insan perfilman dan industri, dengan penekanan pada kolaborasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. BPI berkomitmen untuk memastikan bahwa undang-undang baru ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan perfilman Indonesia.
Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan ekosistem perfilman Indonesia dapat semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
