Oleh: Masdjo Arifin (Founder Beltara Group)
Jakarta, –Kabarlagi.id. Sabtu sore yang tenang, 18 Januari 2025, di sebuah rumah makan sederhana di Jalan Wates, Yogyakarta, berubah menjadi panggung diskusi yang sarat makna. Dalam suasana akrab namun penuh renungan, sejumlah tokoh budaya menyampaikan gagasan mendalam kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Di tengah aroma masakan tradisional yang menggoda, terucap sebuah harapan besar: kebudayaan harus kembali menjadi poros utama keindonesiaan.
Nano Asmorodono, budayawan senior, membuka percakapan dengan tegas. “Negara ini terlalu lama terpaku pada politik dan ekonomi. Padahal, budaya adalah kekuatan utama bangsa,” ujarnya. Di hadapan sang menteri, Nano menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap budaya, bukan sebagai pelengkap seremoni, melainkan sebagai pilar utama dalam membangun karakter bangsa.
Diskusi itu membawa kembali ingatan ke sejarah. Tanggal 17 Oktober 1951, saat Presiden Soekarno bersama Perdana Menteri Mohammad Natsir menetapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai slogan bangsa, dianggap sebagai titik balik penting dalam konsolidasi politik kebudayaan. Semboyan itu bukan sekadar ungkapan, tapi warisan pemikiran dari zaman Majapahit, dari bait kitab Sutasoma: Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa.
Namun, penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober menimbulkan pertanyaan mendalam: apa makna “nasional” dalam sebuah peringatan? Apakah cukup melalui satu surat, satu pertemuan, dan satu tanda tangan menteri? Atau harus melalui proses panjang dan inklusif, yang melibatkan pelaku budaya, akademisi, masyarakat adat, serta publik luas?
Kebudayaan: Lebih dari Seni dan Adat
Kebudayaan bukan sekadar tarian, upacara, atau pakaian adat. Ia adalah sistem kehidupan yang mencakup nilai, norma, bahasa, hingga cara berpikir masyarakat. Karena itu, menetapkan satu tanggal sebagai Hari Kebudayaan Nasional semestinya tak bisa dilakukan terburu-buru. Ia harus lahir dari proses musyawarah budaya yang hidup—living consensus—yang menghormati ragam pandangan dan kearifan lokal.
Fadli Zon, dalam keterangannya, menyebutkan bahwa Hari Kebudayaan Nasional bertujuan memperkuat kesadaran kolektif bangsa tentang pentingnya pelestarian dan pengembangan budaya dalam pembangunan nasional. SK Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025, yang diteken pada 7 Juli 2025, menjadi dasar hukum penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional.
Tapi publik menunggu lebih dari sekadar surat keputusan.
“Holopis Kuntul Baris”: Membangun Kebudayaan dengan Gotong Royong
Penetapan ini menghidupkan kembali semangat lama: Holopis Kuntul Baris, sebuah falsafah Jawa yang mengandung makna kerja sama dalam semangat kebersamaan. Hari Kebudayaan semestinya menjadi ruang refleksi tahunan, bukan sekadar simbol politik.
Di sinilah urgensinya: bagaimana menjadikan Hari Kebudayaan sebagai momentum partisipatif yang mampu menyatukan potensi komunitas seni, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas dalam menjaga warisan budaya Indonesia.
Semangat ini tidak hanya soal pelestarian tradisi, tetapi juga bagaimana masyarakat menyatu dalam kerja kolektif untuk merawat identitas bangsa. Karena budaya Indonesia bukanlah satu warna, melainkan pelangi yang lahir dari keberagaman dan perjumpaan antar budaya.
Lebih dari Sekadar Tanggal
Apakah 17 Oktober akan menjadi hari refleksi budaya yang otentik? Ataukah hanya akan menjadi simbol seremonial yang kehilangan makna?
Jawabannya akan bergantung pada bagaimana negara mengajak masyarakat terlibat, bukan hanya hadir. Hari Kebudayaan Nasional bukan milik kementerian, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam semangat Holopis Kuntul Baris, semoga peringatan ini menjadi momentum lahirnya kesadaran bersama bahwa budaya adalah jalan panjang menuju Indonesia yang seutuhnya.
