Merauke – Kabarlagi.id. Suasana Ballroom Halogen Hotel Merauke terasa khidmat saat para ulama dan umara duduk berdampingan, Kamis (18/12/2025). Bukan sekadar seremonial, momen Orientasi Ke-MUI-an Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Selatan ini menjadi tonggak sejarah bagi provinsi baru tersebut dalam merajut harmoni lewat filosofi “Perahu Besar”.
Kegiatan yang mengusung tema memperkokoh peran ulama dalam moderasi beragama ini dibuka langsung oleh Gubernur Papua Selatan, Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo. Di hadapan puluhan perwakilan ormas Islam, Ketua MUI Papua Selatan, H. Abdul Awal Gebze, mengibaratkan organisasinya bukan sekadar tenda, melainkan sebuah kapal besar yang siap mengarungi tantangan zaman di Bumi Anim Ha.
“Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Selatan ibarat perahu besar yang punya dua mesin yang mendorong perahu itu maju,” tegas H. Abdul Awal Gebze, S.Pd.
Ia menguraikan, dua mesin penggerak tersebut adalah Khadimul Ummah (pelayan umat) dan Shadiqul Hukumah (mitra strategis pemerintah). Sinergi ini dinilai krusial untuk membangun Papua Selatan yang majemuk namun tetap damai dalam bingkai kearifan lokal “Satu Tungku Tiga Batu”. Menurutnya, toleransi di tanah Papua adalah warisan leluhur yang sudah berjalan secara alami dan harmonis.
Senada dengan semangat itu, Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah, Drs. KH. Abdul Manan Ghani, yang hadir mewakili Ketua Umum, mengingatkan pentingnya merawat tiga pilar persaudaraan. Kehadirannya di ujung timur Indonesia ini menegaskan bahwa jarak fisik tak menghalangi tautan hati sesama anak bangsa demi menjaga keutuhan negara.
“Kita dibangun dengan tiga ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah, dan Ukhuwah Insaniyah. Siapa yang tidak mempunyai tanah air, maka tidak mempunyai sejarah,” tutur KH. Abdul Manan Ghani dalam sambutannya yang menyentuh aspek kebangsaan.
Sementara itu, Gubernur Papua Selatan, Prof. Apolo Safanpo, memberikan angin segar yang disambut antusias oleh para tokoh agama. Menggunakan analogi bahtera Nabi Nuh, Apolo menekankan bahwa agama adalah sarana keselamatan yang disediakan Tuhan, dengan para tokoh agama sebagai nakhodanya. Oleh karena itu, dukungan pemerintah terhadap lembaga keagamaan adalah hal mutlak.
Apolo lantas menceritakan momen krusial saat ia kembali aktif menjabat pada April 2025 usai cuti. Ia menemukan fakta mengejutkan bahwa anggaran bantuan untuk seluruh lembaga keagamaan—termasuk MUI, Gereja, dan ormas lain—sempat ditiadakan dalam penyusunan anggaran tahun berjalan dengan alasan efisiensi. Tanpa ragu, ia mengambil langkah tegas untuk membatalkan kebijakan tersebut.
“Saya katakan, kita revisi. Yang efisiensi itu di pembangunan fisik, sarana prasarana kita coret, ganti semua kembalikan lagi ke lembaga-lembaga keagamaan,” jelas Prof. Apolo Safanpo di hadapan para hadirin.
Komitmen ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia, menyeimbangkan pembangunan fisik wilayah. Sebelumnya, Ketua Panitia, Abdul Khaliq, Lc., juga menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan penuh pemerintah provinsi sehingga acara yang berlangsung hingga Jumat (19/12/2025) ini dapat terlaksana dengan transparan dan akuntabel. (Rizki)
