Jakarta – Kabarlagi.id Pakar geopolitik, Rasminto mengingatkan publik agar tidak mudah terjebak dalam politik adu domba menyusul peristiwa penyiraman air keras yang menimpa Wakil Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Adrian Yunus.
Menurut Rasminto, tindakan kekerasan tersebut adalah kejahatan serius yang harus diusut secara tuntas oleh aparat penegak hukum. Namun ia menilai berkembangnya tuduhan dan spekulasi yang langsung mengaitkan institusi negara tanpa dasar yang jelas berpotensi memicu konflik sosial dan merusak kohesi nasional.
“Dalam perspektif geopolitik dan perang informasi modern, peristiwa sensitif seringkali dimanfaatkan untuk membangun narasi yang dapat memecah belah masyarakat. Karena itu publik harus sangat berhati-hati agar tidak terjebak dalam politik adu domba,” ujar Rasminto dalam keterangannya kepada media.
Ia menyoroti beredarnya foto yang diklaim sebagai identitas pelaku sekaligus disebut-sebut sebagai anggota intelijen militer. Padahal, menurut klarifikasi resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Markas Besar Polri, gambar tersebut bukan data autentik melainkan hasil manipulasi digital yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Ini sangat berbahaya. Ketika gambar hasil rekayasa digital disebarkan lalu dijadikan dasar untuk menuding institusi tertentu, maka yang terjadi adalah pembentukan opini yang menyesatkan publik,” tegasnya.
Rasminto juga menilai tuduhan yang diarahkan kepada Tentara Nasional Indonesia tanpa bukti merupakan hal yang sangat disayangkan. Menurutnya, narasi tersebut bukan hanya menyakitkan bagi prajurit TNI yang selama ini mengabdi kepada negara, tetapi juga berpotensi merusak kemanunggalan TNI dan rakyat yang telah menjadi fondasi pertahanan nasional Indonesia.
“Kemanunggalan TNI dan rakyat adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional. Tuduhan yang tidak berdasar terhadap TNI bukan hanya menyakiti institusi militer, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik dan kohesi nasional kita sebagai sebuah bangsa,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap kasus pidana harus diselesaikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif oleh aparat penegak hukum. Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum hasil investigasi resmi diumumkan.
“Yang paling penting sekarang adalah memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Publik perlu menahan diri agar tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” katanya.
Rasminto juga mengingatkan bahwa sejarah Indonesia menunjukkan bagaimana politik divide et impera atau adu domba pernah digunakan untuk melemahkan persatuan bangsa. Karena itu ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kewarasan publik di tengah derasnya arus informasi digital.
“Indonesia tidak boleh terpecah hanya karena perang narasi di media sosial. Persatuan nasional dan kepercayaan terhadap institusi negara harus tetap dijaga sambil menunggu fakta hukum yang sebenarnya terungkap,” pungkasnya.
