Merauke – Kabarlagi.id. Provinsi Papua Selatan tancap gas mewujudkan pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI) pada tahun 2025. Langkah ini ditandai dengan kegiatan yang digelar Dinas Bapperida di Merauke, Rabu (27/08/2025), sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sunarjo, S.Sos, mewakili Gubernur Papua Selatan, membuka acara tersebut. Ia menekankan pentingnya validasi data berjenjang sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang tepat sasaran.
“[…] itu akan menjadi pertaruhan kita dalam menyatukan kebenaran data,” tegas Sunarjo di Hotel Halogen, Rabu (27/08/2025). Sunarjo juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar data Papua Selatan selaras dengan standar nasional dan global.
Implementasi SDI di Papua Selatan, menurut Sunarjo, berlandaskan Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Lebih lanjut, Pemprov Papua Selatan menerbitkan Pergub Nomor 8 Tahun 2025 tentang Satu Data Tingkat Provinsi dan Pergub Nomor 10 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Orang Asli Papua (Sirios).
Pergub tentang Sirios menjadi krusial.
“Ada pengakuan, perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua,” jelas Sunarjo. Data terpilah OAP, lanjutnya, akan menjadi dasar kebijakan yang lebih inklusif dan responsif.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ketua MRP Provinsi Papua Selatan, Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Selatan, perwakilan Kemendagri, Direktur Bappenas RI, BPS Provinsi Papua, Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan, BP3OKP Provinsi Papua Selatan, para Pimpinan OPD Provinsi Papua Selatan, serta Tim Skala Provinsi Papua Selatan.
Sunarjo berharap data yang dihasilkan menjadi acuan resmi pembangunan. Sinergi dan koordinasi antar instansi menjadi kunci. Data yang valid dan terintegrasi, menurutnya, akan menjadi rujukan utama dalam “Papua Selatan Dalam Angka”.
Tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan akuntabel diharapkan terwujud. Tujuannya adalah mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan Orang Asli Papua di Provinsi Papua Selatan. (Rizki)
