Oleh: Ardi Manto Adiputra
Jakarta — Kabarlagi.id Wacana pemberian akses blanket overflight bagi militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia memicu perdebatan serius di ruang publik. Proposal yang disebut masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah ini tidak hanya menyangkut kerja sama pertahanan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait kedaulatan negara dan posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik global.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut. Menurutnya, pemberian akses lintas udara secara luas dan fleksibel bagi militer asing berpotensi menjadi pintu masuk bagi ekspansi kepentingan negara besar yang dapat menggerus otoritas Indonesia atas wilayahnya sendiri.Kamis (16/4/2026).
Ancaman terhadap Kedaulatan
Dalam pandangan Imparsial, kedaulatan negara mencakup kontrol penuh atas wilayah darat, laut, dan udara. Skema blanket overflight dinilai berisiko membuka ruang bagi aktivitas militer asing yang sulit diawasi secara efektif. Jika hal ini terjadi, Indonesia berpotensi kehilangan kendali nyata atas lalu lintas militer di wilayah udaranya.
“Memberikan akses luas tanpa kontrol ketat sama saja dengan mereduksi kedaulatan,” tegas Ardi.
Dimensi HAM dan Politik Global
Imparsial juga menyoroti rekam jejak operasi militer Amerika Serikat di berbagai kawasan yang kerap dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Dalam konteks global saat ini, kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Donald Trump disebut menunjukkan keberpihakan kuat terhadap Israel, khususnya dalam konflik di Gaza.
Nama Benjamin Netanyahu turut menjadi sorotan internasional terkait dugaan pelanggaran HAM berat. Imparsial memperingatkan, jika Indonesia membuka akses militer, hal itu berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi yang secara tidak langsung mendukung operasi yang bertentangan dengan prinsip HAM internasional.
Risiko Terseret Konflik
Lebih jauh, akses udara bagi militer asing dinilai dapat menyeret Indonesia ke dalam konflik yang bukan kepentingannya. Wilayah udara Indonesia bisa dimanfaatkan untuk operasi logistik, pengintaian, hingga dukungan militer dalam konflik kawasan.
Kondisi ini berisiko mengubah posisi Indonesia dari negara netral menjadi bagian dari konfigurasi konflik global. Dampaknya tidak hanya geopolitik, tetapi juga keamanan nasional termasuk potensi menjadi target serangan balasan atau tekanan politik.
Ujian Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Kebijakan ini juga dipandang bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia. Memberikan akses militer luas kepada negara lain dinilai menciptakan keberpihakan de facto yang dapat merusak kredibilitas Indonesia sebagai aktor perdamaian.
Selain itu, Imparsial menilai wacana ini memperkuat ketergantungan Indonesia terhadap pengaruh eksternal, terutama setelah keterlibatan dalam sejumlah kesepakatan internasional yang dianggap kontroversial.
Desakan Imparsial
Sebagai respons, Imparsial menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah:
- Menolak secara tegas rencana pemberian akses blanket overflight militer Amerika Serikat.
- Menjamin setiap kerja sama pertahanan tetap berada di bawah kontrol penuh negara dan tidak mengurangi kedaulatan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk membuka pembahasan kepada publik dan DPR.
- Mengevaluasi dan membatalkan kebijakan yang dinilai melemahkan independensi nasional.
Penutup
Perdebatan mengenai blanket overflight ini menjadi ujian penting bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan di tengah tekanan geopolitik global. Keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada sektor pertahanan, tetapi juga menentukan arah politik luar negeri dan posisi Indonesia di panggung internasional.**
