Jakarta – Kabarlagi.id. Puluhan delegasi pemuda membawa suara keresahan dari wilayah timur langsung ke gedung parlemen. Sebanyak 50 peserta terbaik Pendidikan dan Latihan Ekonomi, Politik, dan Hukum (Diklat EPOLHUM) Pengurus Pusat GMKI mendatangi kantor DPD RI pada Kamis, (13/8/2026).
Dalam forum tersebut, Yakomina Mambilowu tampil menyampaikan aspirasi mewakili masyarakat Papua Barat Daya. Perempuan asal Papua Selatan itu menyuarakan tiga persoalan mendesak yang hingga kini membayangi masyarakat di wilayah timur Indonesia.
Sorotan pertama tertuju pada penanganan konflik berkepanjangan yang tak kunjung tuntas.
“Segera selesaikan akar masalah yang terjadi di Tanah Papua secara menyeluruh dan berkeadilan,” tegas Yakomina di hadapan perwakilan DPD RI.
Persoalan kedua menyangkut ruang hidup dan legalitas wilayah adat. Menurutnya, hak-hak ulayat milik masyarakat lokal rentan terpinggirkan bila tidak dipayungi regulasi tingkat nasional yang berkekuatan hukum tetap.
“Segera sahkan Undang-Undang Perlindungan Tanah Masyarakat Adat guna melindungi hak-hak ulayat masyarakat lokal, lebih khusus di Papua,” kata Yakomina.
Tuntutan terakhir berfokus pada keadilan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masuknya berbagai investasi industri.
“Setiap perusahaan yang beroperasi di Tanah Papua harus memprioritaskan dan mengutamakan Orang Asli Papua,” pungkas Yakomina.
Kunjungan resmi kader GMKI ini menjadi rangkaian akhir dari program pembekalan kepemimpinan untuk menyalurkan persoalan daerah langsung ke tingkat pembuat kebijakan nasional. (Rizki)
