Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendesak Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia untuk segera meningkatkan kapasitas produksi tangkapan perikanan. Dorongan tersebut disampaikan langsung saat pembukaan Musyawarah Daerah perdana organisasi kemasyarakatan tersebut pada Senin (15/6/2026).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan Agustinus Joko Guritno hadir mewakili Gubernur Apolo Safanpo dalam agenda strategis itu. Ia menekankan bahwa forum musyawarah ini menjadi tonggak sejarah bagi organisasi untuk merancang peta jalan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemenuhan gizi dari hasil laut menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah saat ini.
“Ini penting, karena ikan merupakan sumber protein yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat lebih khusus bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas hidup,” kata Guritno.
Ia menyoroti volume tangkapan saat ini yang dinilai belum sebanding dengan luasnya wilayah perairan, sungai, serta rawa yang ada.
“Kalau kita lihat nelayan di Provinsi Papua Selatan masih kurang dalam menghasilkan ikan,” ujarnya.
Melalui optimalisasi produksi, hasil tangkapan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sanggup menembus pasar ekspor. Namun, upaya ini kerap berbenturan dengan regulasi perikanan yang masih sentralistis. Sejauh ini, fasilitas penangkapan lebih banyak dibangun oleh pusat, sementara daerah hanya menerima pajak yang idealnya dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur pesisir setempat.
“Mudah-mudahan kedepan, dana untuk membangun fasilitas nelayan dan perikanan bisa dilaksanakan dengan baik sesuai pendapatan yang diterima,”harap Guritno.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah dituntut memegang tanggung jawab penuh dalam memfasilitasi kebutuhan sektor kelautan.
“Oleh sebab itu, musda ini sangat penting bagi kelangsungan nelayan di Papua Selatan dimasa-masa yang akan datang,” tambahnya.
Guritno meminta para peserta memanfaatkan forum untuk memberikan masukan regulasi yang komprehensif kepada pengambil kebijakan di semua tingkatan.
“Ini merupakan harapan kami, karena selama ini apa yang diusulkan para nelayan untuk memenuhi kebutuhannya, itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” harapnya.
Di sisi lain, konsolidasi internal juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Organisasi ini dituntut memperkuat persatuan sekaligus memprioritaskan pembinaan terhadap nelayan Orang Asli Papua.
“Ini juga perlu kita perhatikan dengan baik kedepannya,” tambahnya.
Selain itu, ia mendesak adanya verifikasi ketat terhadap pendatang yang status pekerjaannya di Kartu Tanda Penduduk tercatat sebagai nelayan fiktif.
“Ini menjadi perhatian bagi HNSI Papua Selatan dan juga kita semua supaya kesejahteraan masyarakat khusus nelayan tercapai,” ujarnya. (Rizki)
