Merauke – Kabarlagi.id. BPJS Kesehatan resmi menerapkan pendekatan Value-Based Health Care untuk mengubah tata kelola penanganan penyakit jantung pada Rabu, (16/9/2026). Langkah ini menempatkan capaian kesehatan pasien dan efisiensi anggaran sepanjang siklus pengobatan sebagai tolok ukur utama. Keberlanjutan jaminan medis kini diarahkan untuk menghasilkan perbaikan status kesehatan nyata bagi masyarakat, bukan sekadar membiayai tagihan tindakan rumah sakit.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyebut perubahan ini mendesak demi menjawab lonjakan beban biaya medis di fasilitas rujukan. Pada 2025, total pembiayaan kesehatan Program JKN menyentuh angka Rp191,3 triliun, dengan porsi terbesar terserap di fasilitas rawat lanjutan.
“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” terang Pujo.
Beban pembiayaan tersebut paling banyak terserap pada penanganan kardiovaskular. Sepanjang 2025, kasus penyakit jantung yang ditanggung menembus lebih dari 29,7 juta kasus dengan serapan dana mencapai Rp17,35 triliun. Angka kasus yang masif ini menuntut penguatan skrining dini di tingkat hulu.
“Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko. Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.
Melalui skema baru, FKTP difungsikan sebagai fondasi utama pencegahan. Bentuk layanannya mencakup pemantauan rutin tekanan darah, kadar gula darah, pemeriksaan HbA1C berkala, kepatuhan konsumsi obat, serta pemantauan ketat peserta berisiko tinggi.
Penanganan di fasilitas rujukan tingkat lanjutan pun dituntut menerapkan tata laksana terstandar.
“Di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan FractionalFlow Reserve (FFR), dan staged revascularization,” tambah Pujo.
Tolok ukur pengawasan mutu kini digeser dari evaluasi prosedur administratif menuju hasil medis pasien secara riil. Aspek yang dipantau meliputi kecepatan respons darurat, keselamatan pascatindakan, ketepatan intervensi medis, mutu pemulihan fisik, hingga efisiensi rantai rujukan.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.
Dukungan terhadap transformasi tersebut datang dari jajaran komando teritorial. Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup Tri Adrijanto Santoso, yang hadir mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, menekankan bahwa kualitas penanganan tidak hanya bergantung pada kecanggihan alat medis semata, melainkan juga kecepatan tindakan dan kemudahan akses pasien.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.
Tingginya ketergantungan masyarakat pada fasilitas jantung terekam nyata di rumah sakit rujukan militer setempat. Pasien kardiovaskular terus memadati instalasi kateterisasi jantung.
“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi.
Muchlas menegaskan bahwa seluruh rangkaian tindakan medis bagi pasien JKN harus berjalan berkesinambungan, cepat, akurat, dan berorientasi pada keselamatan jiwa.
Sorotan pembenahan sistem ini turut diamini kelompok pemerhati jaminan sosial. Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar menilai tingginya beban klaim penyakit kardiovaskular bersumber dari pola hidup masyarakat yang minim pencegahan.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” ucap Timbul.
Timbul mendorong agar efisiensi berbasis hasil kesehatan pasien dipertahankan konsisten, mengingat kesehatan publik merupakan modal mendasar keberlangsungan bangsa (Rizki)
