Merauke – Kabarlagi.id. Memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Merauke memperketat pengawasan kinerja dan membatasi penggunaan anggaran daerah. Arahan ini ditegaskan langsung oleh Bupati Yoseph B. Gebze saat memimpin Apel Bulanan KORPRI di Lapangan Kantor Bupati, Senin (18/5/2026).
Di hadapan ratusan pegawai mulai dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)hingga staf pelaksana,
ia menekankan pentingnya menanamkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Apel rutin ini diminta tidak hanya dipandang sebagai rutinitas seremonial belaka.
“Apel ini menjadi sarana untuk menjaga kebersamaan sebagai satu korps ASN yang
memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Bupati.
Fokus utama pemerintah daerah saat ini bertumpu pada pergerakan sektor ekonomi.
Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah dituntut untuk segera merealisasikan
program kerja sesuai target yang telah disusun dalam dokumen pelaksanaan tanpa menunda waktu.
“Tahun ini kita fokus pada pembangunan ekonomi masyarakat. Karena itu, seluruh
pimpinan OPD harus kembali mencermati dokumen perencanaan dan DPA agar
pelaksanaan program berjalan optimal,” tegasnya.
Selain percepatan program, manajemen kepegawaian turut mendapat sorotan tajam.
Yoseph secara khusus memperingatkan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengenai standar kepatuhan jam kerja. Tingkat produktivitas dan kehadiran harian akan menjadi penentu nasib posisi mereka di masa mendatang.
“Di akhir tahun nanti akan dilakukan evaluasi. Jika kehadiran pegawai kurang
dari 50 persen, maka perlu ditinjau kembali formasinya,” ungkapnya.
Sejalan dengan tuntutan kedisiplinan, pemerintah kabupaten juga memberlakukan pengetatan belanja operasional. Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dinilai perlu ditekan secara signifikan sebagai respons atas instruksi penghematan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Efisiensi menjadi semangat nasional saat ini. Anggaran harus difokuskan untuk program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Langkah pengetatan internal tersebut harus diimbangi dengan strategi perluasan dari pimpinan OPD. Ia mendorong para pejabat daerah untuk merajut komunikasi strategis guna menarik berbagai proyek nasional agar dapat dieksekusi di wilayah ujung timur Indonesia tersebut.
“Banyak program pusat yang lokusnya ada di daerah. Kita harus aktif menjemput peluang itu agar manfaatnya bisa dirasakan hingga ke kampung-kampung,” tambahnya.
Sebelum menyudahi agenda, Yoseph menyerahkan piagam penghargaan kepada dua aparatur yang telah resmi memasuki masa purna bakti. Ia kemudian memberikan pesan pamungkas agar seluruh jajaran birokrasi terus menjaga integritas dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Sebagai anggota KORPRI, mari kita buktikan pengabdian kita bagi kemajuan Kabupaten Merauke dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya.
(Rizki)
