Jakarta- Kabarlagi.id. Dalam sebuah momen penuh makna, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, turut hadir dalam acara Anugerah Dewan Pers 2025 yang dihelat di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/12/2025). Acara ini menjadi ajang penghargaan tertinggi bagi insan pers di Indonesia, sekaligus mempertegas komitmen untuk menjaga ekosistem pers yang sehat dan bermartabat.
Pada kesempatan ini, Gubernur Pramono menegaskan pentingnya peran pers dalam mengawal demokrasi.
“Undang-undang ini mengawal dan mengubah wajah bangsa kita. Terutama untuk bagaimana masyarakat dapat mengawasi, menyampaikan pikiran, mengontrol kekuasaan, serta menyuarakan kebenaran,” ujar Gubernur Pramono, mengingat perannya pada pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ia juga menekankan bahwa selama 25 tahun karirnya di pemerintahan, terutama saat bertugas di Istana bersama Jusuf Kalla, dirinya tidak pernah melakukan intervensi terhadap pers.
“Biarlah pers tumbuh mandiri dan menjadi kontrol utama. Kritik dari pers justru membantu pemerintah menjadi lebih baik,” ungkapnya.
Acara ini juga menjadi ajang penghormatan bagi Jusuf Kalla, yang menerima penghargaan khusus atas kontribusinya dalam menjaga demokrasi, kemanusiaan, dan perdamaian. Gubernur Pramono menyampaikan penghormatan mendalam kepada Kalla yang dikenal dengan rekam jejak kuat dalam diplomasi perdamaian, termasuk proses perdamaian di Aceh.
“Saya merasa terhormat menjadi tuan rumah bagi Pak JK. Beliau adalah sosok yang konsisten dan berkomitmen terhadap bangsa dari waktu ke waktu,” tuturnya.
Menutup acara, Gubernur Pramono berkomitmen untuk melanjutkan hal-hal baik yang telah dirintis para pemimpin sebelumnya dan untuk terus menjalin hubungan yang harmonis dengan media.
“Yang utama adalah keberlanjutan. Jakarta harus terus maju, dan itu hanya bisa dicapai bila semua pihak bekerja bersama, termasuk pers,” pungkasnya.
Acara ini menegaskan kembali bahwa pers sebagai pilar keempat demokrasi harus bebas dari intervensi, memberikan kritik, dan membantu pemerintah menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat. (Rizki)
