Jakarta, — Kabarlagi.id Ketua Dewan Nasional,Hendardi melontarkan kritik keras terhadap keputusan negara membawa kasus Andrie Yunus ke ranah Pengadilan Militer. Ia menilai langkah tersebut bukan sekadar prosedural, melainkan indikasi kuat adanya upaya melindungi pelaku dan meredam dampak kasus.
Dalam pernyataan persnya, Hendardi menyebut sejak awal proses Pengadilan Militer dirancang untuk “melanggengkan impunitas.” Menurutnya, alih-alih menegakkan keadilan dan memberikan efek jera, mekanisme ini justru berfungsi sebagai alat pengendalian kerusakan (damage control) terhadap institusi.
“Peradilan militer secara struktural tidak independen dan minim akuntabilitas. Dalam sistem ini, kebenaran bisa disaring, tanggung jawab dipersempit, dan hukuman dinegosiasikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa penegakan hukum sebenarnya telah dimulai melalui mekanisme peradilan umum oleh kepolisian. Namun, proses tersebut disebutnya terhenti setelah kasus dialihkan ke institusi militer. Hendardi menilai langkah ini sebagai bentuk “sabotase” terhadap upaya penegakan hukum yang transparan.
Lebih lanjut, Hendardi menegaskan bahwa masyarakat sipil sulit menaruh kepercayaan terhadap proses Pengadilan Militer. Ia menilai pola yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa ketika aparat diadili oleh sistem internalnya sendiri, hasilnya cenderung kompromistis.
“Ini bukan tentang keadilan, tetapi tentang bagaimana impunitas diproduksi dan dirawat secara sistematis,” tegasnya.
Sebagai penutup, Hendardi menyatakan bahwa meskipun negara memiliki kewenangan memilih jalur peradilan militer, publik juga memiliki hak untuk meragukan dan bahkan menolak mempercayai hasilnya. Ia menyebut munculnya “mosi tidak percaya masyarakat sipil” sebagai respons logis atas lemahnya komitmen negara dalam menegakkan akuntabilitas dan supremasi hukum.**
