Merauke – Kabarlagi.id. Kabupaten Merauke akhirnya memutus rantai predikat stagnan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setelah bertahun-tahun tertahan di nilai C, Bumi Anim Ha resmi menyabet predikat B pada ajang SAKIP Award 2025, sebuah lompatan signifikan yang menandai babak baru efektivitas birokrasi di ujung timur Indonesia.
Capaian ini menempatkan Merauke dalam deretan 17 daerah terpilih di Indonesia yang mendapat apresiasi langsung dari pemerintah pusat. Kenaikan kelas ini dipandang sebagai buah dari kepatuhan terhadap regulasi serta kerja kolektif yang melibatkan seluruh lini pemerintahan, bukan sekadar prestasi individu pucuk pimpinan.
“Kita harus menjaga keseimbangan, misalnya antara opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan kinerja nyata. Saat anggaran dipertanggungjawabkan, maka kinerja aparatur juga harus mendukung agar ada manfaat yang langsung dirasakan masyarakat,” tegas Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze di Kantor Bupati Merauke, Rabu, (11/02/2026).
Gebze menjelaskan bahwa selama ini pengelolaan keuangan daerah seringkali hanya fokus pada laporan performa administratif. Namun, dengan diraihnya predikat B, Merauke menunjukkan bahwa sistem kinerja aparatur mulai selaras dengan penggunaan anggaran. Hal ini menjadi krusial agar setiap rupiah yang keluar dari kas daerah benar-benar terkonversi menjadi program yang menyentuh kebutuhan publik.
Dalam penjelasannya, ia merinci bahwa perbaikan dimulai dari hulu, yakni pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah daerah kini lebih memperketat penentuan sasaran, tujuan, hingga Indikator Kinerja Utama (IKU) agar tidak terjadi pemborosan program yang tidak tepat sasaran.
“Poin utamanya adalah peningkatan kinerja ke depan dan ketepatan program kegiatan yang akan berdampak kepada masyarakat. Dengan demikian, pada tahun-tahun mendatang saat dievaluasi kita bisa meraih predikat yang lebih baik lagi,” pungkas Gebze.
Keberhasilan ini diharapkan menjadi fondasi bagi aparatur di Merauke untuk bekerja lebih optimal sesuai visi misi daerah. Fokus kini beralih pada konsistensi monitoring dan evaluasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan pelayanan publik tetap prima dan transparan. (Rizki)
