Jakarta – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi Papua Selatan bergerak cepat menghentikan penyebaran kusta dengan menyiapkan komitmen lintas sektor. Langkah konkret ini diambil usai Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT., menandatangani Komitmen Bersama Percepatan Eliminasi Kusta pada Konferensi Nasional Kusta 2026 di Jakarta, Jumat, (10/7/2026).
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta Herlina Rahangiar, memastikan jajarannya segera merapatkan barisan. Rencana aksi ini tidak hanya menyasar kusta, melainkan juga sejumlah penyakit prioritas lainnya di wilayah tersebut.
“Sebagai tindak lanjut sesuai arahan Bapak Gubernur Papua Selatan, kami akan segera melaksanakan pertemuan dan penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan kabupaten, organisasi perangkat daerah, serta lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, DPR, MRP, akademisi, organisasi profesi, mitra pembangunan, tokoh adat, dan tokoh agama dalam rangka percepatan eliminasi kusta, sekaligus percepatan penanganan AIDS, tuberkulosis, malaria, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak, ” ujar Benedicta.
Upaya mendesak ini dipicu oleh situasi penularan kusta di Papua Selatan yang masih berada di atas ambang batas aman. Data sepanjang tahun 2025 menunjukkan angka prevalensi kusta di provinsi ini menyentuh 8,13 per 10.000 penduduk, mengalami kenaikan sebesar 1,76 poin dibanding tahun sebelumnya. Angka ini terpaut jauh dari target nasional yang mensyaratkan temuan kasus di bawah 1 per 10.000 penduduk.
Tercatat pula ada 221 kasus baru sepanjang tahun lalu. Rinciannya meliputi 180 kasus pada orang dewasa dan 41 kasus menjangkiti anak-anak. Kondisi ini menempatkan Case Detection Rate (CDR) Papua Selatan berada di angka 40,21 per 100.000 penduduk, melampaui target nasional yang menetapkan maksimal 5 kasus per 100.000 penduduk.
Meski angka temuan tergolong tinggi, penanganan medis tidak dibiarkan mandek. Semua pasien yang terdeteksi langsung diarahkan untuk mendapatkan pengobatan intensif sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku. Kendati demikian, pasokan obat-obatan dari pusat masih membayangi kelancaran program penyembuhan di lapangan.
“Setiap penemuan kasus langsung kami obati. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah terkadang terjadi keterlambatan distribusi obat dari pemerintah pusat, ” katanya.
Guna memutus rantai penularan secara berkelanjutan, keterlibatan aktif warga menjadi tumpuan utama. Dinkes PPKB Papua Selatan mendorong masyarakat memanfaatkan program skrining kesehatan berkala agar deteksi dini bisa berjalan maksimal di setiap puskesmas dan fasilitas kesehatan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Papua Selatan agar mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis setiap tahun. Melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin, penyakit dapat ditemukan lebih awal, termasuk kusta, sehingga pengobatan bisa segera diberikan dan penularan dapat pencegah, ” ujarnya.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan menjadi fondasi kokoh untuk meruntuhkan rantai penularan penyakit menular di Papua Selatan. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, institusi keamanan, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat, target eliminasi kusta serta peningkatan status kesehatan ibu dan anak optimistis dapat segera tercapai demi masa depan wilayah yang lebih sehat (Rizki)
