Pemprov Papua Selatan Resmi Tutup Fortembang dan Luncurkan Panduan

Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi Papua Selatan secara resmi menutup Forum Tematik Kelompok Rentan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Fortembang) pada Rabu (1/4/2026). Penutupan ini sekaligus menandai peluncuran panduan baru untuk memastikan keterlibatan langsung masyarakat dalam arah perencanaan daerah.

Kolaborasi antara aparatur negara dan elemen sipil dinilai sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menegaskan bahwa peran aktif warga sangat dibutuhkan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan di lapangan.

Mewakili Gubernur Apolo Safanpo, Agustinus meresmikan panduan Fortembang melalui penandatanganan berita acara bersama perwakilan pemangku kepentingan. Pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk memperkuat regulasi program tersebut lewat penerbitan Surat Keputusan dan Peraturan Gubernur pada masa mendatang.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperinda) ini merupakan tahapan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Suara dari kelompok rentan dipastikan mendapat porsi khusus dan tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi.

“Usulan-usulan prioritas yang dihasilkan dalam forum ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku,” kata Agustinus.

Visi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera menjadi target dari pelibatan publik secara utuh. Sebagai penutup rangkaian acara, Agustinus menabuh tifa sebagai simbol pengesahan sekaligus bentuk apresiasi kepada Bapperinda, program SKALA, Jaringan Rakyat Papua (JERAT), serta seluruh organisasi masyarakat sipil yang telah mengawal jalannya diskusi. (Rizki)