Jakarta, — Kabarlagi.id. Di tengah gelombang protes dan aksi unjuk rasa yang meluas di berbagai kota, Ketua SETARA Institute, Hendardi, menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah dan aparat negara agar tidak salah langkah dalam menangani situasi krisis. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh kembali ke era gelap: darurat sipil maupun militer.
“Penjarahan dan kekerasan bukan bagian dari demonstrasi. Ini bukan suara rakyat, melainkan ulah pihak-pihak terlatih yang memanfaatkan kemarahan masyarakat,” tegas Hendardi.Minggu (31/8/2025).
Ia menyoroti adanya perbedaan tegas antara aksi demonstrasi damai yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, dan kelompok sipil lainnya, dengan tindakan anarkis terorganisir yang terjadi pada malam hingga dini hari. Menurutnya, pola serangan yang terarah menunjukkan bahwa ada aktor-aktor tersembunyi yang bermain dalam kekacauan ini.
Ketegangan Elit dan Bahaya Avonturisme Politik
Hendardi menilai bahwa situasi ini tidak lepas dari kontestasi kekuasaan di tingkat elit. Ada indikasi kuat bahwa konflik elit, permainan para avonturir politik, dan para “pedagang konflik” (conflict entrepreneur) telah menyulut eskalasi kekerasan dari aksi damai menjadi kerusuhan massal.
“Jika dibiarkan, aksi anarkis ini akan menjadi bola liar. Targetnya bisa meluas, bahkan menyasar kelompok-kelompok masyarakat yang rentan,” ujarnya.
Peringatan untuk Aparat: Tegas, Tapi Jangan Reaktif
Kepada aparat keamanan, Hendardi mengimbau untuk bertindak cepat, tegas, dan terukur. Ia mengingatkan bahwa tindakan keras bukan berarti brutal, apalagi represif. Tindakan pencegahan seperti blokade wilayah rawan, pengamanan strategis, dan peringatan keras harus dilakukan secara sistematis.
“Aparat bukan pemadam kebakaran yang datang belakangan. Negara harus hadir lebih dulu, bukan hanya menonton ketika rakyat jadi korban,” katanya.
Jangan Legitimasi Rezim Otoriter dengan Alasan Keamanan
Kekhawatiran terbesar yang disampaikan Hendardi adalah kemungkinan munculnya kebijakan represif yang mengarah pada darurat sipil atau bahkan militer. Ia menekankan bahwa ini bukan solusi, melainkan kemunduran besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
“Jangan jadikan krisis ini alasan untuk memberangus kebebasan sipil. Demokrasi kita sudah terlalu banyak mengalami luka,” tandasnya.
Penutup: Seruan untuk Semua Pihak
Hendardi mengajak semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun elemen politik, untuk menjaga akal sehat dan tidak terbawa arus provokasi. Saatnya menyelamatkan Indonesia dari jebakan kekerasan dan bahaya otoritarianisme.**
