Merauke – Kabarlagi.id. Potongan video yang memperlihatkan ketegangan terkait pembayaran denda adat di Kampung Nakias, Distrik Ngguti, akhirnya mendapat respons resmi. Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT., turun tangan meluruskan narasi yang simpang siur di media sosial, menegaskan bahwa insiden penolakan tersebut hanyalah riak kecil di balik kesepakatan yang sebenarnya telah rampung ditandatangani.
Klarifikasi ini disampaikan Apolo untuk menjawab kegaduhan publik pasca beredarnya rekaman warga yang berteriak menolak uang denda di hadapan pejabat. Menurut Apolo, peristiwa tersebut memiliki rentetan kronologis panjang yang tidak terekam dalam video berdurasi singkat itu.
Akar masalah bermula pada 30 Agustus 2025, saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan dan Forkopimda turun ke Nakias. Kala itu, masyarakat memprotes masuknya alat berat ke hutan adat tanpa izin atau “kulo nuwun”. Tuntutan denda adat pun melayang, namun karena keterbatasan anggaran saat itu, pemerintah menjanjikan realisasi pada APBD Perubahan 2025.
Janji itu ditunaikan. Setelah proses administrasi rampung, rombongan Gubernur kembali menginjakkan kaki di Nakias pada Selasa (09/12/2025). Suasana di Balai Kampung Nakias sejatinya berjalan kondusif. Enam marga pemilik hak ulayat, Kepala Kampung, serta tokoh masyarakat duduk bersama dalam dialog tatap muka.
“Setelah melakukan dialog dan kesepakatan, maka masyarakat adat bersama enam marga pemilik hak ulayat adat bersedia menerima denda adat sesuai dengan jumlah yang diminta oleh masyarakat adat sendiri,” terang Apolo Safanpo dalam klarifikasinya, Rabu (10/12/2025).
Prosesi adat itu bahkan telah mencapai tahap final. Apolo menegaskan bahwa penandatanganan berita acara serah terima dan kuitansi pembayaran telah dilakukan secara sah antara pemerintah dan perwakilan marga. Tidak ada ketegangan berarti saat lembaran kesepakatan itu diteken.
Namun, drama yang kini menjadi konsumsi publik itu justru terjadi di “injure time”. Dua jam setelah kesepakatan tercapai, tepat saat rombongan Gubernur bersiap meninggalkan lokasi untuk kembali ke Merauke, seorang individu dari internal salah satu marga tiba-tiba bermanuver.
“Datang salah satu orang dari internal Marga Kamuyen untuk mengembalikan uang yang diterima oleh person tersebut kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan,” jelas Apolo menggambarkan momen di balik video viral tersebut.
Aksi perseorangan inilah yang kemudian terekam dan tersebar, seolah-olah mewakili penolakan seluruh masyarakat adat. Menutup keterangannya, Gubernur Papua Selayan meminta agar penyebaran informasi di era digital dilakukan dengan bijak dan utuh, bukan sepotong-potong yang berpotensi memicu persepsi keliru.
“Kepada Saudara yang memposting potongan-potongan video tersebut, kami minta supaya dapat memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan benar kepada masyarakat,” tegasnya. (Rizki)
