Oleh: M.Guntur Alting
Dewan Pembina DPW SWI Jaya
(Sekber Wartawan Indonesia)
Namanya Gibran. Kita sering menyebut namanya dengan rasa kagum, hormat, marah, atau dengan senyum sinis para pengamat.
Tetapi sesekali jika kita mau jujur pada rasa kemanusiaan juga dengan rasa iba.
Seorang anak yang seperti tertatih-tatih menjalankan fungsi sebagai wapres.
Kasihan Gibran.
Ia berada di puncak sebuah menara gading yang dibangun bukan oleh peluhnya sendiri.
Di usianya yang masih muda, ia menempati posisi yang bagi sebagian orang membutuhkan setengah abad pengorbanan, riwayat malam-malam panjang membaca buku, dan deru demonstrasi di jalanan.
Namun, ia sampai di sana bukan karena menapaki tangga batu perjuangan yang terjal.
Ia diantar ke sana oleh sebuah “eskalator” kilat bernama kekuasaan keluarga dan fatwa hukum yang direkayasa semaunya.
Di sinilah ironi itu berbiak.
Dalam sejarah umat manusia, kekuasaan selalu menuntut mahar: keringat, risiko, dan kadang-kadang darah.
Sukarno menghabiskan tahun-tahun mudanya di penjara kolonial. Hatta menggelisahkan nasib bangsanya dari bilik pembuangan.
Mereka ditempa oleh batu asah sejarah. Kekuasaan mereka sah bukan hanya karena stempel kertas suara, melainkan karena ia direbut dari cengkeraman ketidakpastian dengan keyakinan moral.
Tetapi apa yang kita saksikan hari ini?
Kekuasaan telah direduksi menjadi sekadar parcel lebaran atau warisan tanah leluhur. Dipindahtangankan lewat meja birokrasi keluarga, dibungkus rapi dalam retorika “anak muda memimpin.”
Gibran barangkali tersenyum di balik baliho-baliho kampanye, melambaikan tangan kepada kerumunan.
Namun, di balik itu semua, bukankah terselip sebuah kesunyian yang ganjil?
Setiap kali ia berbicara tentang kebijakan publik, setiap kali ia berdiri di podium kenegaraan, ada bayang-bayang besar sang ayah yang selalu berdiri di belakangnya—memayungi sekaligus menelanjangi kerapuhannya.
Publik tidak melihat Gibran sebagai Gibran; publik melihat Gibran sebagai perpanjangan tangan dari sebuah dinasti yang sedang merajut keabadian.
Inilah kemalangan terbesar dari sebuah politik warisan: ia merampas kemandirian subjeknya.
Seseorang yang memegang tampuk tertinggi negeri ini, ironisnya, kehilangan kebebasan untuk diakui sebagai manusia merdeka yang berprestasi.
Segala pencapaiannya, sekecil apa pun itu, langsung tereduksi menjadi cicilan utang politik dari garis keturunan.
Di negeri feodal, rakyat kerap disuruh takzim kepada darah biru. Republik ini lahir untuk meruntuhkan tembok itu.
Republik ini berteriak bahwa anak seorang tukang kayu, anak seorang buruh tani, atau anak siapa saja berhak menjadi presiden atau wakil presiden—asalkan ia melalui jalan meritokrasi yang jujur, bukan jalan pintas konstitusional yang dilicinkan oleh kekuasaan kerabat.
Ketika jalan pintas itu dihalalkan, yang hancur bukan hanya konstitusi, melainkan masa depan anak-anak muda Indonesia yang lain.
Pesan apa yang sedang kita kirimkan kepada mereka yang begadang merajut mimpi, belajar hingga larut malam, atau berorganisasi dengan jujur dari bawah?
Pesan itu sinis dan telanjang: “Semua kerja kerasmu itu sia-sia, nak. Yang menentukan nasib bangsa ini bukan keringatmu, melainkan siapa bapakmu.”
Maka, sekali lagi, kasihan Gibran. Ia mungkin mengira dirinya sedang menorehkan sejarah.
Padahal, ia sedang terjebak dalam sebuah drama kuno: pangeran muda yang duduk di singgasana megah.
Sementara mahkota di kepalanya terbuat dari kaca yang rapuh—sewaktu-waktu bisa retak oleh kejujuran sejarah yang lambat laun akan menagihnya.(***)
