Jakarta – Kabarlagi.id. Memasuki usia ke-58, BPJS Kesehatan mempertegas komitmennya dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini telah melayani 285 juta jiwa. Di tengah tantangan rasio klaim yang menyentuh angka 108 persen, kolaborasi lintas sektor dan transformasi digital menjadi kunci utama menuju visi Indonesia Emas 2045.
Perjalanan panjang ini bermula dari Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) pada 1968, bertransformasi menjadi Perum Husada Bakti dan PT Askes (Persero), hingga akhirnya resmi menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014. Refleksi puluhan tahun ini menjadi landasan untuk terus menyempurnakan layanan, mulai dari kemudahan administrasi hingga penguatan akses di daerah terpencil.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menekankan bahwa adaptasi terhadap perkembangan zaman adalah keharusan agar program strategis nasional ini tetap kokoh.
“Selama 58 tahun, penyelenggaraan jaminan kesehatan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perjalanan tersebut mengantarkan kita pada penyelenggaraan Program JKN yang kini telah memasuki tahun ke-13. Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang selalu mendukung keberlanjutan Program JKN. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis Program JKN dapat mencetak generasi sehat demi Indonesia Emas 2045, ” kata Pujo dalam Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu, (15/07/2026).
Meski mencatatkan pertumbuhan peserta yang masif, tantangan finansial membayangi keberlangsungan program. Pujo memaparkan bahwa beban pembiayaan kesehatan saat ini sudah melampaui angka ideal yang biasa diterapkan dalam industri asuransi.
“Saat ini rasio klaim Program JKN telah mencapai 108 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembiayaan kesehatan semakin besar. Jika perusahaan asuransi swasta mungkin melakukan repricing jika klaim sudah 95 persen untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya. Kami berharap dukungan kebijakan melalui regulasi baru dapat memperkuat keberlanjutan Program JKN sehingga manfaatnya tetap dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, ” kata Pujo.
Untuk menjaga keseimbangan finansial, BPJS Kesehatan kini berfokus pada penguatan fondasi pendanaan melalui peningkatan kepatuhan peserta dan integrasi layanan publik. Rencana strategis organisasi juga diarahkan pada pengembangan layanan non-tatap muka yang lebih efisien melalui teknologi digital.
Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan RI, Dudung Abdurachman, memberikan apresiasi atas peran BPJS Kesehatan yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden. Ia menyoroti kontribusi lembaga ini dalam program-program prioritas nasional yang menyentuh akar rumput.
“Kami juga mengapresiasi berbagai program BPJS Kesehatan yang memberi perhatian pada empat program kolaboratif prioritas pemerintah. Mulai dari pemantau kesehatan siswa dan petugas SPPG melalui P-Care Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan di 3 sekolah rakyat, pengembangan Desa Sehat JKN bersama Koperasi Desa Merah Putih sebagai agen fasilitator jaminan kesehatan, serta Program JKN 3T melalui kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL dan pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T, ” kata Dudung.
Kendati demikian, Dudung mengingatkan bahwa sinergi dengan fasilitas kesehatan dan kepatuhan peserta masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Ia mendorong komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar kualitas layanan JKN tidak menurun di tengah tantangan yang ada.
Sebagai bentuk penguatan internal, pada puncak perayaan HUT ini, BPJS Kesehatan juga mengumumkan keberhasilan meraih Sertifikasi ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta ISO 37301 untuk Sistem Manajemen Kepatuhan. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap proses pengadaan dan investasi dilakukan dengan integritas tinggi. (Rizki)
