Merauke – Kabarlagi.id. Penurunan alokasi anggaran Provinsi Papua Selatan pada tahun 2026 memaksa jajaran birokrasi untuk merapatkan barisan. Merespons tantangan finansial dan tenggat administrasi yang kian menipis, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, langsung mengumpulkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membedah pelaporan keuangan 2025 sekaligus mengamankan tahapan audit.
Rapat koordinasi yang berlangsung di lantai tiga Kantor Gubernur, Senin (23/02/2026) ini, berjalan dengan tensi keseriusan yang tinggi. Para staf ahli dan kepala biro yang turut hadir tampak saksama menyimak paparan evaluasi yang disajikan secara terperinci sejak menit pertama.
Sebelum data realisasi anggaran dibeberkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, membuka jalannya forum. Ia menekankan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut krusial dari instruksi yang sebelumnya dilontarkan gubernur saat apel gabungan di pagi harinya.
“Sesuai arahan gubernur dalam apel bersama tadi, kita akan lebih lanjut dengar arahan selanjutnya terkait penggunaan anggaran 2025,” jelas Ferdinandus Kainakaimu di Merauke, Senin, (23/02/2026).
Usai pengantar singkat dari Sekda, Apolo langsung mengambil alih ruang rapat. Di hadapan para pimpinan birokrasi, ia tidak sekadar menampilkan deretan angka pencapaian tiap dinas, melainkan melempar peringatan tegas. Waktu penyelesaian laporan pertanggungjawaban anggaran tahun lalu tersisa hitungan hari karena tenggat akhirnya jatuh pada penghujung Februari ini.
Gubernur menuntut transparansi total. Ia mengingatkan agar tidak ada OPD yang lamban saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Selatan meminta pasokan data. Seluruh dokumen pertanggungjawaban yang masih tertunda diinstruksikan untuk segera dibereskan tanpa ada kompromi penundaan.
Di balik desakan tertib administrasi masa lalu tersebut, terselip realitas baru mengenai proyeksi operasional daerah. Safanpo secara terbuka mengungkapkan bahwa postur keuangan Pemprov Papua Selatan untuk tahun 2026 mengalami penyusutan. Alokasi dana yang tersedia dinilai sangat kecil jika disandingkan dengan tahun sebelumnya.
Menyadari sempitnya ruang gerak finansial ke depan, rapat tersebut tidak dibiarkan berakhir dengan instruksi searah. Gubernur secara proaktif mengubah ritme pertemuan menjadi forum diskusi dua arah, memberi kebebasan bagi para kepala dinas untuk merancang taktik efisiensi, memberikan saran, serta memastikan program kerja tetap tereksekusi optimal di tengah keterbatasan dana tahun ini (Rizki)
