Jakarta – Kabarlagi.id. Enam gubernur dari wilayah Papua, termasuk Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, menemui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (13/4/2026). Pertemuan ini bertujuan menagih janji Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan dana otonomi khusus (otsus) bagi wilayah Papua.
Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat membuka peluang kenaikan dana otsus Papua menjadi Rp12,69 triliun untuk tahun 2026. Janji tersebut disampaikan Kepala Negara di hadapan para kepala daerah seluruh Papua di Istana Kepresidenan pada 16 Desember 2025 lalu.
Namun, realitas anggaran di lapangan justru menunjukkan penurunan drastis. Apolo Safanpo mengungkapkan bahwa alokasi APBN untuk Papua Selatan terus mengalami efisiensi dari tahun ke tahun.
“Jadi, di tahun lalu kita sudah kesulitan menjalankan program fisik dan non fisik dari tahun sebelumnya,” ungkap Apolo di sela-sela audiensi.
Ia merinci, pada 2024, Papua Selatan menerima alokasi Rp1,7 triliun. Angka tersebut turun menjadi Rp1,2 triliun pada 2025. Memasuki 2026, anggaran kembali dipangkas sebesar Rp500 miliar, sehingga total alokasi yang diterima hanya tersisa Rp700 miliar. Padahal, menurut Apolo, capaian pembangunan di wilayahnya pada 2024 menunjukkan hasil positif yang semestinya berlanjut.
Dalam pertemuan tersebut, Apolo mendesak Kemenkeu untuk segera memberikan kepastian angka agar daerah dapat menyusun rencana strategis.
“Bapak dirjen, apakah kami bisa mendapatkan alokasi dari setiap provinsi sehingga kami dapat membuat rincian terkait penggunaannya?” tanya Apolo kepada pihak DJPK.
Menanggapi tuntutan tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menyatakan pihaknya tengah memproses perhitungan dana otsus tersebut. Ia berjanji akan menyelesaikannya secepat mungkin agar dana dapat segera dialokasikan ke masing-masing provinsi di tanah Papua.
Ketidakpastian anggaran ini menjadi sorotan serius bagi para kepala daerah di Papua, mengingat besarnya kebutuhan pembangunan fisik dan non-fisik yang telah direncanakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah paling timur Indonesia tersebut. (Rizki)
