Merauke – Kabarlagi.id. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Selatan mengumpulkan jajaran organisasi kemasyarakatan dalam diskusi evaluasi capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Merauke, Jumat, (28/08/2026). Pertemuan ini menyoroti ruang kebebasan sipil yang masih menghadapi tantangan berat sekaligus mendorong pemetaan dan pemutakhiran profil ormas sebagai pilar pengawal demokrasi daerah.
Pemerintah daerah menegaskan posisi ormas bukan sekadar objek pembinaan formalitas, melainkan mitra strategis kekuatan masyarakat sipil di provinsi baru tersebut.
“Pertemuan ini memiliki arti yang sangat penting. Kita tidak hanya berkumpul untuk melaksanakan agenda pemerintahan, tetapi juga untuk membangun komunikasi, memperkuat koordinasi, serta menyatukan persepsi antara pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya melalui organisasi kemasyarakatan,” kata Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Selatan, Bonefasius Bufits, S.Sos., M.Si.
Bonefasius menekankan keterlibatan publik yang kritis dan berdaya sangat menentukan masa depan iklim demokrasi di Papua Selatan.
“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Pembangunan Papua Selatan membutuhkan pemerintah yang kuat, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang aktif, kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab. Ormas diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstruktif, memberikan edukasi, sekaligus ikut menjaga persatuan dan kesatuan,” ujar Bonefasius.
Tantangan demokratisasi daerah tecermin langsung dari indikator capaian lapangan. Berdasarkan evaluasi IDI Papua Selatan tahun 2025, angka partisipasi masyarakat melalui lembaga perwakilan berada di angka 4,56 persen, sementara pendidikan politik kader partai politik tercatat 16,36 persen.
“Perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah suatu hal yang wajar. Yang harus kita jaga adalah jangan sampai perbedaan tersebut berkembang menjadi konflik sosial. Mari kita bangun sebuah budaya politik dan demokrasi yang sehat: berbeda pendapat tanpa bermusuhan, berbeda pilihan tanpa terpecah, mengkritik tanpa menghina, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa mengorbankan persatuan,” tegasnya.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Kesbangpol Papua Selatan, Yakobus Tunay, S.STP, memaparkan bahwa realisasi total IDI daerah baru mencapai 59 persen dari target 60,8 persen. Di tengah capaian positif indikator pers yang menjalankan tugas dan fungsi sebesar 71,9 persen, evaluasi mencatat kelemahan mendasar pada ruang berekspresi masyarakat.
Indikator kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat masih tercatat nol persen pada catatan evaluasi tersebut.
“Jika kita berbicara tentang kebijakan namun tidak didukung oleh data yang valid, pemerintah daerah akan kesulitan dalam merumuskan langkah kolaborasi bersama ke depannya,” ungkap Yakobus.
Ia menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dan pembenahan bersama antara aparatur pemerintah dan elemen masyarakat sipil.
“Pemerintah daerah menyadari bahwa kami tidak dapat bergerak sendiri untuk memperbaiki catatan ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkomunikasi, bersinergi, dan membangun komitmen untuk memperbaiki indikator-indikator yang masih tertinggal agar iklim demokrasi di daerah kita semakin sehat,” kata Yakobus.
Staf Bidang Ormas Kesbangpol Papua Selatan, Fransiskus Tagerop, menguraikan bahwa hambatan kebebasan berekspresi berakar dari minimnya ruang dialog publik dan persoalan di tingkat akar rumput.
“Tujuan kita saat ini adalah mengidentifikasi kondisi aktual kebebasan sipil, mengetahui hambatan yang dihadapi ormas, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2026. Hambatan tersebut meliputi minimnya ruang dialog, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan pendanaan, kurangnya koordinasi dengan pemerintah, serta ancaman konflik sosial yang diperburuk oleh penyebaran hoaks dan ujaran kebencian,” urai Fransiskus.
Untuk mengatasi persoalan administratif dan memperjelas profil organisasi, Kesbangpol meluncurkan inovasi digitalisasi layanan melalui portal Siormas. Sistem ini memfasilitasi pendataan profil, pengurus, dan aktivitas ormas secara terpadu.
“Ini merupakan digitalisasi pertama untuk pelayanan di Kesbangpol. Sistem ini memang masih sangat sederhana, tetapi jangan dilihat dari kesederhanaannya, melainkan dari efektivitas dan efisiensinya. Data yang terbaru menjadi syarat utama penyaluran kemitraan, undangan kegiatan daerah, fasilitasi, dan pembinaan tepat sasaran dari pemerintah,” pungkas pemateri teknis Siormas Kesbangpol Papua Selatan, Crisna Edwin Kadir (rizki).
