Berkabar Untuk Indonesia Jl. Kramat Lontar No.H. 92, RT.6/RW.7, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Menu Utama

Gubernur Papua Selatan Agendakan Pertemuan Terbuka Bahas Sisa Kuota CPNS Bersama Pencaker

PenulisRizki Saputra
Dipublikasikan

Merauke – Kabarlagi.id. Ratusan pencari kerja (pencaker) kembali mendatangi Kantor Gubernur Papua Selatan untuk mempertanyakan nasib sisa kuota formasi CPNS 2024, Kamis, (02/07/2026). Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Apolo Safanpo menegaskan bahwa wewenang rekrutmen sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, bukan di meja gubernur.

Di hadapan massa, Apolo mengklarifikasi bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun UU Otonomi Khusus (Otsus), seorang gubernur tidak diberi mandat untuk melakukan rekrutmen CPNS secara mandiri. Segala bentuk pengadaan pegawai diatur secara terpusat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

“Kalau diberi kewenangan kepada gubernur, maka tidak perlu dua kali ke Jakarta untuk meminta kuota, kita bisa langsung laksanakan sendiri, ” tegas Apolo saat menerima para pendemo.

Kenyataannya, pemerintah daerah harus terus melakukan koordinasi dan konsultasi demi mendapatkan jatah formasi. Apolo menceritakan bahwa tim dari Papua Selatan sudah berulang kali menyambangi Jakarta untuk memperjuangkan aspirasi para pencaker di Bumi Animha tersebut.

“Maka pernah kita berangkat ke Jakarta dan ke Kemen PAN-RB untuk melakukan koordinasi dan konsultasi, ” kata dia.

Gubernur juga memaparkan bahwa pihaknya telah mendelegasikan tugas penyelesaian masalah sisa kuota ini kepada Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa. Wagub selaku ketua tim telah melibatkan para asisten dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat serta empat bupati di wilayah Papua Selatan.

Namun, Apolo mengakui adanya kendala komunikasi dalam internal tim tersebut. Hingga saat ini, ia belum menerima laporan resmi mengenai progres hasil koordinasi di Jakarta maupun hasil diskusi dengan para kepala daerah.

“Jangan sampai salah jawab atau fitnah, atau tuduh sehingga berpotensi digugat secara hukum, pencemaran nama baik, ” ungkap Apolo.

Ia menilai lebih bijaksana jika para pencaker mendengar langsung perkembangan tersebut dari ketua tim guna menghindari spekulasi yang tidak berdasar. Apolo berencana menyurati Wakil Gubernur dan seluruh anggota tim untuk mempresentasikan hasil kerja mereka secara terbuka di hadapan para pencaker.

Sebagai langkah nyata, Gubernur langsung menugaskan Asisten III Bidang Umum Setda Papua Selatan, Albert Alexander Rapami, untuk mengatur jadwal pertemuan besar tersebut.

“Hari ini, saya menugaskan Asisten III Bidang Umum Setda Papua Selatan untuk membuat surat undangan kepada ketua tim dan anggota juga kepada para pencaker duduk bersama di waktu yang ditentukan untuk mendengarkan hasil dari tim, ” pungkasnya. (Rizki)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.Ruas yang wajib ditandai *

Leave a comment
scroll to top