Jakarta – Kabarlagi.id Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah berkomitmen membayar iuran sebesar 1 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dikaitkan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berdiskusi dengan pakar dan jurnalis di Hambalang, Bogor.
“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar,” tegas Prabowo. Ia juga memastikan tidak ada komitmen finansial apa pun dari Indonesia terkait keikutsertaan dalam organisasi tersebut.
Pernyataan ini mendapat respons dari Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Gus Rofi’i, yang menyatakan apresiasi terhadap sikap Presiden. Menurutnya, keputusan tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran negara.Kamis (26/3/2026).
“Dari dulu saya tidak setuju jika Indonesia bergabung lalu harus membayar sampai Rp17 triliun. Itu bisa melanggar aturan, karena bergabung dengan organisasi seperti itu harus melalui persetujuan DPR,” ujar Gus Rofi’i.
Namun demikian, ia juga memberikan catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gus Rofi’i menilai program tersebut perlu dievaluasi secara serius agar lebih tepat sasaran.
Ia menyoroti bahwa efisiensi anggaran harus benar-benar difokuskan untuk masyarakat yang paling membutuhkan, terutama anak-anak dari keluarga miskin. Bahkan, menurutnya, bantuan makanan seharusnya bisa diberikan lebih dari satu kali sehari bagi kelompok rentan.
“Kalau memang ingin membantu anak-anak miskin, minimal dua kali makan. Jangan disamaratakan. Anak dari keluarga mampu sudah cukup di rumah,” katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan adanya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG yang harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Gus Rofi’i menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan “uji coba” kebijakan yang belum matang.
Ia juga mengkritik sistem distribusi makanan terpusat yang dinilai berisiko tinggi terhadap kualitas makanan. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada penguatan program dalam negeri yang berkelanjutan dan tepat guna, ketimbang terlibat dalam agenda internasional yang membebani anggaran.
“Fokus saja ke dalam negeri. Program seperti MBG ini sudah menghabiskan anggaran besar, sementara di daerah masih banyak yang justru dihentikan,” pungkasnya.
Pernyataan ini menegaskan adanya dukungan sekaligus kritik konstruktif terhadap arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara peran global dan kebutuhan domestik.**
