Merauke – Kabarlagi.id. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, memaparkan capaian tugas utama yang diamanahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pasca-pembentukan provinsi, termasuk persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga tahun 2025.
Apolo menyampaikan paparan ini di hadapan Panja Pengawasan Komisi II DPR RI dalam evaluasi daerah otonomi baru di Swissbel-hotel Merauke, Jumat (16/05/2025). Ia menjelaskan bahwa 12 tugas utama yang diberikan telah dilaksanakan sejak masa persiapan.
“Pelantikan Penjabat Gubernur dan peresmian provinsi sudah dilaksanakan,” ungkap Apolo. Ia menambahkan, pembentukan perangkat daerah dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) juga telah rampung 100 persen melalui Peraturan Gubernur (Pergub), termasuk pengisian jabatan definitif.
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang rancangan APBD, pembentukan Majelis Rakyat Papua Selatan, serta pengisian anggota DPD RI, DPR RI, dan DPR Provinsi Papua Selatan, semuanya terlaksana 100 persen. Pengalihan aset dan dokumen pun telah dilakukan, termasuk penyerahan sertifikat tanah dari Kantor BPN Papua.
Namun, Apolo mengakui bahwa penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan masih berjalan, sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2022 yang memberikan waktu tiga tahun. Meski demikian, pengalokasian dana hibah sudah 100 persen terlaksana pasca-pengundangan UU DOB, termasuk pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Kita juga sudah serahkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan dalam rapat paripurna DPRP Papua Selatan, untuk dibahas dalam Propemperda,” kata Apolo.
Fokus saat ini adalah mempersiapkan 10 persyaratan untuk memulai pembangunan fisik, termasuk penetapan lokasi, pembebasan tanah, dan analisis dampak lingkungan (Amdal). Kontrak pembangunan fisik Kantor Gubernur, Kantor DPRP Papua Selatan, dan Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan telah berjalan sejak November 2024.
Progres pembangunan Kantor Gubernur, dengan nilai pekerjaan Rp215 miliar, telah mencapai 96,6 persen dan ditargetkan selesai Desember 2025. Sementara itu, pembangunan Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan mencapai 5,99 persen dengan nilai kontrak Rp80 miliar, dan Kantor DPRP Papua Selatan mencapai 15,78 persen dengan nilai kontrak Rp157 miliar.
Selain itu, pembangunan rumah susun sedang berjalan hingga lantai tiga, dan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) ditargetkan selesai Agustus 2025. Sarana dan prasarana jalan juga terus ditingkatkan sejak 2023.
Rapat evaluasi ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, Forkopimda Provinsi Papua Selatan, Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silvinus Silubun, dan Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Demianus Katayu. (Rizki)
