Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan resmi menggelar seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Selasa (19/05/2026). Agenda penyaringan ini dilaksanakan di Swiss-Belhotel Merauke guna menguji kelayakan para calon pejabat struktural secara mendalam. Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, menegaskan pelaksanaan asesmen ini bukan sekadar tahapan administratif formalitas pengisian kursi kosong.
Sebagai provinsi baru, Papua Selatan dituntut membangun fondasi pemerintahan yang kokoh sejak awal guna mempercepat jalannya roda pembangunan. Ferdinandus menyatakan bahwa sistem birokrasi lama yang mengedepankan pertimbangan subjektif harus sepenuhnya ditinggalkan.
“Kita tidak boleh membangun birokrasi dengan pola lama yang mengedepankan kedekatan, pertimbangan obyektif ataupun kepentingan sesaat,”ujar Ferdinandus saat membuka seleksi tersebut.
Langkah pembenahan ini diwujudkan dengan menerapkan tata pemerintahan yang bertumpu pada Sistem Merit. Penerapan sistem tersebut dipandang sebagai instrumen vital untuk menempatkan figur-figur terbaik yang sesuai dengan kebutuhan riil instansi pemerintah daerah.
“Melalui sistem merit juga kita memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan kualitas,”jelasnya.
Terlebih lagi, wilayah Papua Selatan saat ini dihadapkan pada tantangan pelayanan publik, percepatan infrastruktur dasar, tata kelola pemerintahan, hingga penguatan hak-hak masyarakat adat yang menuntut penanganan cepat.
“Untuk menjawab tantangan-tantangan itu, kita membutuhkan pemimpin birokrasi yang memiliki visi, keberanian dalam mengambil keputusan,”tambahnya.
Dalam konteks otonomi khusus, Ferdinandus juga menaruh perhatian besar pada keterlibatan putra daerah. Ia mendorong Orang Asli Papua (OAP) untuk membuktikan kapasitas kepemimpinan mereka secara terbuka melalui persaingan kompetensi yang adil ini.
“Orang asli Papua juga harus berkompetisi, jangan kita selalu dianggap sebagai orang yang selalu lemah,”tegas Ferdinandus.
Pemerintah daerah berkomitmen menjaga proses seleksi ini agar tetap kredibel, transparan, serta bebas dari segala bentuk intervensi kelompok kepentingan tertentu. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk menyaring figur yang berintegritas tinggi.
“Saya berharap asesmen ini dibutuhkan untuk menentukan kapasitas diri secara obyektif dan profesional,”ucapnya.
Ia pun menutup arahannya dengan mengingatkan seluruh peserta agar tetap menjaga etika kerja dan kekompakan di lingkungan aparatur sipil negara.
“Jabatan boleh diperebutkan secara sehat, tetapi persaudaraan, loyalitas, institusi, pengabdian kepada masyarakat Papua Selatan harus dijaga,”pungkas Ferdinandus. (Rizki)
