Merauke – Kabarlagi.id. Sebanyak 225 warga di Provinsi Papua Selatan rata-rata terdiagnosis penyakit malaria setiap harinya. Tingginya angka penularan ini memerlukan penanganan lintas sektor yang terintegrasi dan cepat demi menyelamatkan generasi masa depan di wilayah tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno. Mewakili Gubernur Apolo Safanpo, ia membuka pertemuan tingkat tinggi percepatan imunisasi, pengendalian malaria, serta penurunan kematian ibu dan anak di Swiss-Belhotel Merauke, Selasa (23/6/2026).
“Saya ingin kita merenungkan angka itu selama dua hari pertemuan ini berlangsung,” ujar Guritno.
Ia mengalkulasi, selama jalannya forum dua hari tersebut, sekitar 450 orang akan jatuh sakit akibat malaria. Sebagian besar korban merupakan orang asli Papua (OAP) serta anak-anak dan balita.
Guritno menyoroti tantangan riil pelayanan kesehatan di wilayah terpencil, mulai dari hambatan geografis hingga keterbatasan layanan imunisasi. Ia meminta para pemangku kepentingan untuk peka terhadap kondisi masyarakat di pedalaman yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan.
“Pagi ini, saat kita duduk di ruangan ber-AC ini, di kampung-kampung sepanjang Sungai Digoel, pesisir Asmat, pesisir Merauke, ada seorang ibu yang menggendong anaknya yang demam menggigil karena malaria,” ungkapnya menggambarkan kondisi di lapangan.
Upaya penanganan kesehatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama yang diamanatkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023. Langkah konkret ini sangat krusial demi mewujudkan visi “Generasi Anim Ha”—yang berarti manusia sejati dalam kearifan lokal suku Marind.
“Visi itu tidak akan terwujud jika kita terus bekerja sendiri-sendiri menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa satu komando dan satu arah yang sama,” tegasnya.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas P2KB) Papua Selatan ini turut didukung oleh UNICEF dan GAVI. Kerja sama internasional tersebut dinilai memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan kesehatan di daerah.
Di akhir sambutan, Guritno menantang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun rencana tindak lanjut yang konkret mengenai alokasi anggaran dan target waktu, bukan sekadar rencana di atas kertas.
“Saya tidak ingin pertemuan ini berakhir sebagai ritual, tapi menghasilkan sebuah komitmen,” pungkasnya. (Rizki)
