Merauke – Kabarlagi.id. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) Wilayah Papua Selatan memperketat barisan untuk menanggulangi ancaman HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM). Langkah ini menjadi krusial mengingat beban kesehatan di wilayah tersebut masih tergolong berat, dengan angka kasus malaria yang menyentuh 180.582 kasus sepanjang tahun 2026.
Upaya ini merupakan mandat langsung dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan target eliminasi ATM pada tahun 2030 tetap berada pada jalurnya. Melalui workshop integrasi petunjuk teknis di Merauke, Selasa, (14/07/2026), pemerintah daerah bersama ADINKES membedah strategi kebijakan nasional yang harus diimplementasikan di tingkat provinsi.
Data terkini menunjukkan situasi kesehatan masyarakat di Papua Selatan sedang tidak baik-baik saja. Selain ratusan ribu kasus malaria, tercatat estimasi penderita Tuberkulosis mencapai 4.606 kasus. Sementara itu, akumulasi kasus HIV berada di angka 392 dan AIDS sebanyak 220 kasus.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Nelson Sasarari, yang hadir mewakili Gubernur Apolo Safanpo, menegaskan bahwa penanganan penyakit menular ini tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa.
“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian ATM masih harus terus diperkuat secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya tersebut bertujuan agar eliminasi ATM pada 2030 tercapai. Workshop ini untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan secara bersama, ” kata Nelson saat membuka kegiatan di Hotel Halogen Merauke.
Tantangan terbesar saat ini berada pada pengendalian malaria. Hingga pertengahan 2026, belum ada satu pun kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang menyandang status bebas malaria. Semua daerah masih merangkak dalam tahap menuju eliminasi, sementara angka kesakitan tetap tinggi.
Nelson menyoroti bahwa pola hidup masyarakat memegang peranan penting dalam keberhasilan program ini. Ia memperingatkan bahwa evaluasi ketat akan dilakukan jika tidak ada perubahan signifikan pada tahun mendatang.
“Angka AIDS maupun malaria dan TBC di Papua Selatan masih memprihatinkan. Jika tahun depan masih tetap tinggi maka perlu ditinjau kembali, ini disebabkan dari perilaku hidup. Kami berharap perilaku-perilaku hidup itu bisa ditekan, dengan demikian secara tidak langsung angka tersebut bisa ditekan, sehingga eliminasi ATM pada 2030 dapat tercapai, ” lanjutnya.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa setiap intervensi kesehatan yang dilakukan harus memberikan dampak nyata bagi penduduk lokal. Penyelamatan nyawa manusia melalui pencegahan penyakit menular menjadi harga mati dalam arah kebijakan pembangunan daerah.
“Apapun kegiatan yang dilakukan untuk orang asli Papua harus menjadi prioritas, lantaran menyelamatkan manusia, ” tegas Nelson. (Rizki)
