Merauke – Kabarlagi.id. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M memimpin langsung pemusnahan 1.498.800 batang rokok ilegal di Merauke, Rabu, (2/9/2026). Jutaan batang rokok tersebut merupakan hasil penindakan Kodaeral XI yang terbukti menggunakan pita cukai palsu dan merugikan negara miliaran rupiah.
Penindakan bermula pada Selasa, 28 Juli 2026, di Kompleks KNS I, Jalan Irian Seringgu. Petugas saat itu mengamankan 94 dus rokok yang kemudian diserahkan ke Bea Cukai Merauke untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai Peruri, seluruh kemasan dipastikan menggunakan pita cukai palsu.
Kepala Kantor Bea Cukai Merauke, Isa Ramadhan, S.S.T., M.B.A. , menyebut temuan ini sebagai peringatan serius bagi wilayah Papua Selatan karena skalanya yang masif.
“Pemasukan rokok ilegal sejumlah 1,4 juta ini merupakan hal yang baru di wilayah kita dan ini merupakan hal yang sangat signifikan,” ungkap Isa.
Kasus ini diselesaikan melalui mekanisme restorative justice atau ultimum remedium. Pelaku diwajibkan membayar denda sebesar Rp3.354.315.000 yang telah disetorkan ke kas negara. Setelah mengantongi izin dari Kementerian Keuangan, seluruh barang bukti tersebut akhirnya dimusnahkan sebagai tahap akhir penanganan perkara.
Gubernur Papua Selatan, Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., I.P.M., yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi kolaborasi lintas instansi antara TNI AL, Bea Cukai, Kejaksaan, hingga Polri. Ia menekankan bahwa pengawasan ketat di jalur distribusi sangat berdampak pada kestabilan harga barang di masyarakat, terutama untuk komoditas yang disubsidi pemerintah.
“Kalau kita bisa melakukan pengawasan dengan baik dan melakukan penertiban-penertiban, maka kita bisa menurunkan harga-harga barang di wilayah Provinsi Papua Selatan, terutama untuk barang-barang yang disubsidi transportasinya oleh pemerintah,” jelas Apolo.
Apolo menambahkan, Pemprov Papua Selatan terus berkoordinasi dengan Pelindo, Syahbandar, hingga operator jaringan Tol Laut. Fokus utamanya adalah memastikan subsidi transportasi benar-benar dirasakan masyarakat dalam bentuk harga yang lebih rendah. Menurutnya, tanpa pengawasan distribusi yang strategis, manfaat subsidi tersebut berisiko tidak tepat sasaran.
Di sisi lain, keterbatasan personel menjadi tantangan nyata bagi pengawasan di lapangan. Isa Ramadhan membeberkan bahwa Bea Cukai Merauke saat ini hanya diperkuat oleh 29 personel untuk mengawasi seluruh wilayah Papua Selatan yang sangat luas. Untuk menyiasati hal tersebut, ia akan memperkuat sinergi intelijen antarinstansi.
“Dengan berdasarkan informasi yang akurat, kita akan bisa menindaklanjuti di lapangan,” terang Isa.
Langkah ini diharapkan dapat menutup celah masuknya barang ilegal yang kerap berpindah jalur dari satu wilayah ke wilayah lain. Kehadiran Pangkoarmada RI dalam prosesi pemusnahan ini sekaligus menjadi pesan tegas bahwa TNI Angkatan Laut berkomitmen menjaga keamanan laut serta melindungi iklim perdagangan yang sehat di wilayah Papua Selatan. (Rizki)
