Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan resmi menggelar Rapat Forum Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Papua Selatan, kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Kabupaten Merauke, Selasa (14/4/2026).
Mewakili Gubernur Apolo Safanpo, Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, membuka rapat dengan menabuh tifa. Forum ini menjadi langkah konkret dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan tema “Percepatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar serta Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Masyarakat Adat.”
Guritno menjelaskan bahwa penyusunan ini merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 untuk menyinkronkan urusan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota. “Ini memiliki peran yang sangat penting dalam tahapan pelaksanaan pidsus dan penyusunan RKPD tahun 2027,” ujar Guritno dalam sambutannya.
Terdapat lima prioritas pembangunan yang ditetapkan, yakni peningkatan kualitas SDM dan pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi berbasis sumber daya industri, tata kelola pemerintahan, perlindungan lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas.
Menurut Guritno, forum ini menjadi wadah krusial untuk mensinergikan program dari berbagai level pemerintahan, mulai dari APBD tingkat provinsi, kabupaten, hingga dukungan APBN. Sebagai provinsi baru, ia mengakui adanya tantangan besar sekaligus peluang dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat berharap dapat menghasilkan kesepakatan program prioritas pembangunan daerah sesuai tema RKPD 2027 di Papua Selatan yaitu menciptakan dan pemerataan akses kualitas pelayanan dasar serta pemberdayaan ekonomi lokal berbasis masyarakat adat,” tegasnya.
Guritno juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk Forum Kelompok Rentan (Fortembang), agar usulan yang masuk bersifat terukur dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Melalui diskusi kolaboratif antar-OPD, diharapkan rencana kerja yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan spesifik di lapangan.
“Semoga melalui forum RKPD 2027 ini dapat menghasilkan kesepahaman dan komitmen bersama guna memperkuat pembangunan di Provinsi Papua Selatan,” pungkas Guritno. (Rizki)
