Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar resmi menggembleng ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II melalui kegiatan Mental, Fisik, dan Disiplin (MFD). Langkah ini diambil untuk memperkuat karakter pelayan publik sebelum mereka benar-benar terjun ke dunia birokrasi.
Pelatihan yang menjadi bagian dari Latihan Dasar Prajabatan ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan Disiplin Kinerja dan Kesejahteraan ASN BKPSDM Provinsi Papua Selatan, Sonny Edwin Darsono. Dalam apel pembukaan di Gedung Olahraga (GOR) Hiad Sai, Merauke, Rabu, (01/07/2026), Darsono menekankan pentingnya kesiapan mental bagi abdi masyarakat di Bumi Animha.
“Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, fasilitator, pendamping, tim MFD, serta peserta yang telah bekerja keras selama beberapa bulan terakhir untuk berjuang bersama, belajar, dan memahami materi sebagai kesiapan menjadi pelayan masyarakat, ” ujar Darsono.
Namun, suasana apel sempat menegang saat Darsono menyoroti perilaku sebagian peserta. Berdasarkan evaluasi selama masa persiapan, ia mencatat tingkat kedisiplinan dan etika sejumlah CPNS masih jauh dari harapan. MFD ini pun menjadi filter sekaligus wadah perbaikan karakter yang mendesak.
“Hal ini menjadi perhatian serius untuk segera diperbaiki melalui kegiatan MFD ini. Saya mengajak seluruh peserta dan tim untuk saling menghormati dalam sistem pendidikan andragogi atau pendidikan orang dewasa, ” tegasnya.
Melalui pendekatan tersebut, Pemprov Papua Selatan berharap lahirnya ASN yang memiliki integritas dan tanggung jawab penuh. Darsono mengingatkan bahwa keseriusan dalam mengikuti MFD bukan sekadar formalitas, melainkan penentu utama kelulusan dan modal mental saat bekerja nanti.
Ketegasan pemerintah daerah tidak berhenti pada imbauan. Darsono mengungkapkan kekecewaannya karena menemukan adanya peserta yang mangkir pada hari pertama pembukaan tanpa keterangan yang jelas.
“Berdasarkan evaluasi hingga hari H pembukaan, diketahui ada peserta yang tidak hadir. Peserta yang tidak hadir tersebut bakal dijadikan sampel untuk pembatalan Surat Keputusan (SK), ” kata Darsono dengan nada bicara yang lugas.
Kebijakan tegas ini diambil sebagai peringatan keras. Pemerintah tidak ingin ada oknum peserta yang merasa diistimewakan, bersikap acuh tak acuh, atau menyepelekan tanggung jawab selama masa prajabatan. Kedisiplinan adalah harga mati bagi mereka yang ingin menyandang status sebagai abdi negara di lingkup Papua Selatan. (Rizki)
