Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengambil langkah strategis untuk memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG) di wilayah tersebut. Melalui revisi panduan Forum Tematik Kelompok Rentan (Fortembang), pemerintah ingin memastikan bahwa setiap derap pembangunan tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat.
Langkah serius ini dipertegas dengan keberadaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang telah dipayungi Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Selatan Nomor: 400.2/125 Tahun 2025. Pertemuan untuk merombak panduan tersebut digelar di Hotel Correin Merauke pada Rabu, (29/07/2026).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menegaskan bahwa inklusivitas adalah harga mati dalam visi pembangunan provinsi.
“Pemerintah provinsi berkomitmen bahwa pembangunan harus inklusif, tak boleh tertinggal,” tegas Guritno saat membacakan sambutan Gubernur Apolo Safanpo.
Guritno menjelaskan bahwa Fortembang merupakan wadah krusial untuk menyerap aspirasi kelompok yang selama ini rentan terabaikan, seperti perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat. Forum ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi konkret yang nantinya akan dikunci dalam perencanaan dan penganggaran program, mulai dari tingkat provinsi hingga ke kampung-kampung.
“PUG adalah strategi kita untuk memastikan pembangunan responsif gender,” papar Guritno.
Setiap kebijakan dan anggaran yang disusun, sambung dia, harus mampu menjawab kebutuhan nyata laki-laki dan perempuan di lapangan tanpa ada celah diskriminasi sedikit pun.
Dalam forum tersebut, Guritno meminta para peserta untuk bersikap jujur dan terbuka dalam mengevaluasi kendala yang terjadi di tiap kabupaten. Ia menekankan pentingnya panduan yang ringkas dan aplikatif agar bisa segera diimplementasikan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Panduan yang direvisi harus mudah dipahami, tidak bertele-tele, dan langsung dipakai oleh OPD kabupaten,” jelasnya.
Selepas forum berakhir, pemerintah berkomitmen untuk mengawal hasil rekomendasi tersebut agar tidak hanya berakhir di atas kertas, tetapi benar-benar dianggarkan dan dilaksanakan secara nyata.
“Setelah ini, mari kita kawal bersama agar rekomendasi Fortembang dan PUG benar-benar dianggarkan dan dilaksanakan,” harap Guritno.
Kegiatan yang melibatkan Dinas Sosial, SKALA, serta berbagai mitra pembangunan ini dibuka secara resmi dengan penabuhan tifa oleh Agustinus Joko Guritno. Suara tifa yang menggema di ruangan tersebut menandai dimulainya babak baru bagi tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif di Papua Selatan. (Rizki)
