Merauke – Kabarlagi.id. Kabupaten Merauke memboyong dua penghargaan bergengsi tingkat regional Papua dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II di Jakarta pada 29 September 2026.
Bumi Anim Ha menyabet predikat terbaik untuk kategori implementasi Program Tiga Juta Rumah lingkup ibu kota provinsi. Pada ajang yang sama, Merauke juga mengamankan peringkat kedua dalam kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Sebagai bentuk apresiasi, Kementerian Dalam Negeri menggelontorkan bantuan fisik berupa 300 unit bedah rumah serta dana segar untuk pengelolaan lingkungan hidup sebesar Rp1,5 miliar.
Hasil tersebut dilaporkan langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Merauke, Martha Bayu Wahyuni Wijaya, kepada Bupati Merauke di kantor bupati.
“Untuk implementasi program 3 juta rumah, kami memperoleh bedah rumah sebanyak 300 unit. Sementara untuk kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, Kabupaten Merauke memperoleh dana sebesar Rp1,5 miliar,” kata Martha saat menyerahkan plakat penghargaan, Jumat (02/10/26).
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze, SH., LL.M. menegaskan capaian ini lahir berkat sinkronisasi agenda pembangunan daerah dengan pemerintah pusat. Sektor perumahan swadaya maupun bantuan stimulan terus didorong demi menutup celah kekurangan hunian layak huni bagi warga pelosok.
“Khusus untuk yang dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke mulai dari tahun 2025 itu sebanyak 104 rumah yang terbangun. Kemudian di tahun 2026 ini kita ada 100 rumah terbangun, sehingga dari hasil evaluasi pemerintah pusat kami dinilai terbanyak untuk perumahan yang dibangun dengan sumber dana APBD,” ujar Yoseph.
Bupati merinci, pemenuhan kebutuhan papan di Merauke digerakkan lewat beragam skema pembiayaan. Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah setempat juga mengawal alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar 1.200 unit sepanjang 2026.
Pengembang swasta dirangkul membuka kawasan permukiman baru di Distrik Salor, sementara Kementerian Transmigrasi merampungkan pembangunan unit hunian di Kampung Domande.
“Kita harapkan di tahun 2027 ini berlanjut. Sesuai dengan penyampaian Bapak Menteri dan Bapak Dirjen kepada kami, kemungkinan tahun depan juga akan dihadirkan perumahan seperti yang ada di Domande saat ini,” katanya.
Kebijakan perumahan lokal juga disokong Dana Otonomi Khusus secara bertahap bagi Orang Asli Papua. Sasaran fisik bergerak dari Kimaam, Waan, dan Tabonji pada tahun lalu, lalu menyasar kawasan Tubang dan Ngguti pada tahun berjalan.
Namun, keterbatasan kas daerah memaksa pemerintah daerah mengambil langkah penuh perhitungan.
“Kendala utama kami adalah keterbatasan anggaran. Sebenarnya kami menargetkan untuk membangun sebanyak-banyaknya agar masyarakat bisa memiliki hunian yang layak, namun jumlahnya harus kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,,” tuturnya.
Pada sektor kebersihan kota, raihan peringkat dua regional Papua ditopang kerja sama lintas sektor, termasuk sokongan armada truk pengangkut sampah melalui kemitraan perbankan daerah.
Tantangan penataan kawasan kumuh kini dipusatkan pada kantong-kantong permukiman padat seperti Jalan Onggatmit, Gudang Arang, kawasan pintu air Rumah Panjang, hingga belakang Stadion Maro. Sejumlah titik dihuni oleh warga migran asal Kabupaten Asmat yang membutuhkan kepastian dokumen kependudukan agar penanganan hunian lebih terarah.
“Kami ingin saudara-saudara kita dari Asmat dapat ditangani dengan baik. Kami tidak melarang mereka datang ke ibu kota provinsi, tetapi tentu saja kami ingin memastikan mereka mendapatkan hunian atau tempat tinggal yang layak,” kata Bupati.
Pemerintah Kabupaten Merauke kini menyiapkan pendataan warga di tiap kelurahan sembari membuka jalur koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Asmat dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Penegasan status domisili diperlukan agar fasilitas permukiman, jatah lahan, serta alokasi program bantuan sosial tidak tumpang tindih. (Rizki)
