Merauke – Kabarlagi.id. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong Kamar Adat Pengusaha Papua (KAP) wilayah setempat untuk bergerak aktif membukakan rantai pemasaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini dinilai mendesak agar hasil bumi dan olahan warga tak berhenti di lapak jualan saja.
Pesan tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, saat mewakili Gubernur Apolo Safanpo dalam acara Pelantikan Badan Pengurus KAP Provinsi Papua Selatan di MBS Hotel Merauke, Senin, (03/08/2026). Sebagai daerah otonomi baru yang berdiri berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, laju pembangunan di empat wilayahnya—Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat—harus melibatkan potensi ekonomi lokal.
Dalam kesempatan itu, Guritno menekankan pentingnya peran organisasi sebagai wadah penyalur aspirasi pengusaha asli Papua yang tertib dan solid.
“Karena itu, saya mengajak seluruh pengurus untuk tetap bersemangat, menjaga persatuan, dan menyampaikan aspirasi secara santun melalui organisasi, bukan secara perorangan,” imbaunya.
Akses Pasar dan Peluang Kerja Sama
Besarnya potensi Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang mengalir ke tingkat provinsi maupun kabupaten, menurut Guritno, harus dimanfaatkan KAP lewat kerja sama resmi. Ia menyarankan pengurus segera mengikat kesepakatan formal melalui nota kesepahaman (MoU) dengan instansi pemerintah demi menjamin porsi usaha yang adil.
Namun, urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat tak boleh berhenti pada pelatihan teknis belaka. Pemerintah daerah menuntut adanya aksi nyata dalam menampung hasil produksi warga.
“Produk olahan masyarakat, seperti hasil olahan ubi, pisang, keripik, dan produk lokal lainnya, harus memiliki pasar yang jelas sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,” pangkas Guritno.
Dinas teknis di tingkat provinsi dan kabupaten diminta bergerak memetakan kebutuhan pasokan barang dari jaringan hotel, perusahaan, dan pelaku usaha besar. Pemprov ingin kelompok UMKM penyedia sayuran, ikan, serta hasil bumi langsung dihubungkan dengan pihak pembeli skala industri.
“Dengan demikian, tercipta kerja sama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan masyarakat,” tambah pejabat Pemprov Papua Selatan itu.
Sinergi Pembeli dan Suara Pedagang Asli Papua
Langkah terintegrasi ini diharapkan menjadikan pemerintah hadir memberi solusi nyata, memacu pendapatan warga, sekaligus mengangkat derajat ekonomi orang asli Papua di wilayah terselatan Indonesia tersebut.
Menanggapi dorongan tersebut, Ketua KAP Provinsi Papua Selatan, Xaverius Samkakai, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat. Kendati demikian, Xaverius menyoroti fakta lapangan terkait minimnya perhatian terhadap pedagang kecil.
Perhatian pemerintah kabupaten dan provinsi dianggap masih amat minim terhadap nasib pedagang mama-mama Papua di pasar-pasar tradisional maupun para pengusaha lokal. Ia meminta komitmen lebih besar dari jajaran birokrasi dalam menyerap produk-produk asli Papua.
“Kami siap mendukung program pemerintah dan bekerja sama untuk membangun daerah,” tegas Xaverius.
Guna memperkuat jaringan bisnis anggotanya, KAP Papua Selatan juga membuka diri untuk merajut sinergi dengan DPP GAPENSI serta berbagai asosiasi profesi lainnya demi kemajuan pengusaha asli Papua. (Rizki)
